Jawaban:

20. a. Indoesia harus merdeka dengan kekuatan sendiri dan persatuan nasional

21. a. Daendels

22. a. 1,2,3 dan 4

23. b. Politik

Penjelasan:

20. Partai Nasional Indonesia (PNI) didirikan oleh kaum muda terpelajar yang dipimpin oleh Ir. Sukarno pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Kaum muda terpelajar itu tergabung dalam Algemene Studie Club (Bandung).

• Tujuan dalam bidang politik untuk mencapai lndonesia merdeka.
• bidang ekonomi dan sosial memajukan pendidikan.
• menetapkan garis perjuangan bersifat non kooperatif.
• menetapkan garis politik berdasarkan kekuatan sendiri.
• garis perjuangan radikal untuk mencapai kemerdekaan.

21. Jalan Raya Pos (bahasa Belanda: De Grote Postweg) adalah jalan yang panjangnya kurang lebih 1000 km yang terbentang sepanjang utara Pulau Jawa, dari Anyer sampai Panarukan. Dibangun pada masa pemerintahan Gubernur-Jenderal Herman Willem Daendels. Pada tiap-tiap 4,5 kilometer didirikan pos sebagai tempat perhentian dan penghubung pengiriman surat-surat. Tujuan pembangunan Jalan Raya Pos adalah memperlancar komunikasi antar daerah yang dikuasai Daendels di sepanjang Pulau Jawa dan sebagai benteng pertahanan di Pantai Utara Pulau Jawa.

22.BPUPKI memiliki nama lain Dokuritsu Junbi Cosakai telah diumumkan pendiriannya oleh Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945. Namun, BUPKI baru secara resmi dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1945 tepat pada hari ulang tahun Kaisar Hirohito.

BPUPKI dipimpin oleh KRT Radjiman Wedyodiningrat dengan Ichibangase Yosio dan Raden Pandji Soeroso sebagai wakil ketua. Adapun anggotanya terdiri dari sejumlah tokoh yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan, yakni:

• Soekarno
• Mohammad Hatta
• Ki Hajar Dewantara
• Raden Suleiman Effendi Kusumaatmaja
• Samsi Sastrawidagda
• Sulaiman Wiryosanjoyo
• Kanjeng Raden Mas Hario Sosrodiningrat
• KH A Ahmad Sanusi
• KH Wahid Hasyim
• H Agus Salim
• Raden Ashar Sutejo Munandar

Tokoh-tokoh pergerakan nasional yang termasuk memanfaatkan organisasi bentukan Jepang

adalah Ir.Soekarno, Moh.Hatta, Ki hajar Dewantara, dan KH Mas Mansyur

23. Aspek politik menjadi tinjauan utama ini sehinggaakan diketahui bagaimana keadaan desa di Indonesia, dalamkedudukannya sebagai suatu sub-sistem dari sistem pemerintahanNegara. Contoh dasar-dasar sistem pemerintahan terletak pada perundang-undangan negeri Belanda Pemerintah Kolonial Belanda sendiri, meskipun sudah ratusantahun menguasai Indonesia, baru memberikan perhatian khususterhadap pemerintahan desa dengan diterbitkannya peraturanperundangan tentang desa yaitu pasal 71 Regeeringsreglement (Tatapemerintahan Hindia Timur/Hinda Belanda) tahun 1854, yangkemudian disusul dengan terbitnya Inlandsche Gemeente Ordonantie(IGO) tahun 1906 yang hanya berlaku di pulau Jawa saja dan itupuntidak seluruhnya.

Semoga Membantu

ಠ‿ಠ