Jawaban:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Perppu MK), kembali digugat. Pihak penggugat, Robikin Emhas menilai, Perppu MK bertentangan dengan UUD 1945 karena dikeluarkan tidak dalam kondisi kegentingan yang memaksa.

Lalu, bagaimana suatu kondisi bisa dikatakan berada dalam kegentingan yang memaksa?

UUD 1945, kata Robikin, tidak menentukan apa yang disebut dengan kegentingan yang memaksa. Oleh karena itu, MK melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 telah menentukan 3 (tiga) syarat agar suatu keadaan secara objektif dapat disebut sebagai kegentingan yang memaksa.

"Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang yang berlaku," kata Robikin saat menyampaikan permohonan gugatannya di Gedung MK, Jakarta, Rabu (23/10/2013).

Penjelasan:

maaf kalo salah