Jawaban:

Manajemen pertanahan adalah upaya pemerintah dibidang pertanahan dalam menentukan dan mencapai sasaran dengan memanfaatkan sumber daya , baik manusia maupun material , melalui koordinasi dengan menjalankan fungsi - fungsi berikut :

1. Planning ( perencanaan ) ,

2. Executing atau pelaksanaan rencana dalam mencapai tujuan melalui pengambilan keputusan , pengendalian sumber daya , atau pelaksanaan fungsi manajemen dan perintah perintah

3. Organizing atau membentuk organisasi dan menata kelompok manusia serta hubungan satu sama lain

4. Persuading yaitu mendorong kelompok manusia tersebut untuk bekerja sama , berkomunikasi , memberi perintah , memberi laporan , menanamkan pengertian , penghargaan , gaji , dan insentif

5. Leading , yaitu kemampuan untuk memimpin

6. Evaluating , yaitu memberikan penilaian melalui fungsi pengawasan berupa teguran agar tercipta suatu apresiasi , baik bersifat persuasif maupun motivasi.

Secara resmi, Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) bernama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam undang-undang ini turut diatur pula dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan pokok, hak-hak atas tanah, air dan ruang angkasa serta pendaftaran tanah, ketentuan-ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.

Fungsi Undang Undang Pokok Agraria:

Di Indonesia, lahan atau tanah menjadi sangat penting karena berkaitan dengan hak kepemilikan, pengolahan atau pemanfaatan tanah. Untuk itu dibuatlah Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dengan tujuan dan fungsi sebagai berikut:

- Sebagai sistem dan dasar hukum pemanfaatan lahan yang mengatur bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan tanah dan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

- Menghindari timbulnya konflik kepentingan di masyarakat yang berkaitan dengan lahan dan tanah.

- Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada sektor pertanian, pengolahan lahan, dan pemanfaatan sumber daya alam.

- Agar pemanfaatan lahan memberikan manfaat bagi kepentingan bersama dan tidak dikuasai oleh satu pihak saja.

- Para pemilik properti akan memiliki jaminan hukum dan kebebasan untuk mengelola propertinya.

Isi Undang Undang Pokok Agraria

UUPA mengatur pokok-pokok yang menjadi pembahasan utama dalam UU No 5 tentang agraria. Di dalam tercantum sejumlah hal seperti:

1. Ketentuan Penguasaan Sumber Daya Agraria

Sebagaimana namanya, UUPA mengatur ketentuan penguasaan sumber daya agraria nasional di Indonesia, seperti:

- Pemilikan sumber daya agraria nasional di Indonesia.

- Penggunaan atau pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia.

- Pendaftaran tanah.

- Ketentuan-ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.

- Penegasan bahwa penguasaan dan pemanfaatan atas tanah, air, dan udara harus dilakukan berdasarkan asas keadilan dan kemakmuran bagi pembangunan masyarakat yang adil dan makmur.

Hal tersebut sejalan dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

2. Hak atas tanah

dan juga Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) juga mengatur sumber daya alam agraria secara umum juga mengatur jenis-jenis hak atas tanah

Jadi apabila kita melihat Isi dan fungsi dari Undang Undang Pokok Agraria kita dapat mengetahui bahwa manajemen pertanahan dan UUPA adalah satu hal yang melekat , dan saling berketerkaitan , yaitu UUPA adalah acuan / pedoman bagi manajemen pertanahan dalam menjalankan fungsi fungsi nya.