Jawaban:

POTENSI peningkatan infeksi virus korona (covid-19) dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 sangat tinggi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomnasHAM) pun menyarankan pemerintah menunda perhelatan agenda konstitusional ini.Namun, saran itu bisa berdampak pada mandeknya pemerintah di 208 daerah yang dijadwalkan menjalankan pergantian pucuk pimpinan. Mengenai nasib pilkada bolanya berada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Permintaan KomnasHAM tersebut saya kira wajar-wajar saja. Sebab mereka memang harus selalu bersikap terhadap hal-hal yang menjadi ancaman pada hak asasi warga. Apalagi data yang ada mengindikasikan terus melonjaknya kasus positif covid-19. Termasuk pula menginfeksi calon peserta pemilihan dan penyelenggara," kata Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini kepada Media Indonesia, Sabtu (12/9).

Sumber: https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/344382/inilah-keuntungan-dan-kerugian-menunda-pilkada