Jawaban:

Seperti diungkapkan dalam section sebelumnya bahwa peran birokrasi publik tidak bisa

dilepaskan dari sistem politik yang merupakan political setting perilaku birokrasi publik. Dalam

kasus Indonesia, kajian terhadap birokrasi publik tidak bisa dilepaskan dari perkembangan sistem

pemerintahan daerah di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa perhatian terhadap sistem

pemerintahan daerah telah menjadi salah satu kebijakan politik penting setiap pemerintahan

kolonial yang pernah menjajah Indonesia. Pasca periode koionial perkembangan sistem

pemerintahan daerah di Tanah Air tampak semakin dinamis. Ini dibuktikan dengan perubahan

peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Tentu saja,

muatan setiap peraturan perundang-undangan mewakili semangat zaman, pemikiran dan

konfigurasi politik dimana undang-undang tersebut dipraktekkan.

Penjelasan:

MAAF JIKA SALAH :)