Jawaban:

Jawaban:Pengertian:

Cultuurstelsel yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai Sistem Tanam Paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum.

Pelaksanaan:

1. Persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian tanahnya untuk penanaman tanaman dagangan yang dapat dijual di pasar Eropa.
2. Bagian tanah pertanian yang disediakan pendidik untuk tujuan ekspor tidak boleh meleibihi seperlima tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.
4. Bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
5. Tanaman dagangan yang dihasilkan ditanah-tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika nilai hasil tanaman dagangan yang ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat.
6. Panen tanaman dagangan yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah, sedikit-sedikitnya jika kegagalan ini tidak disebabkan oleh kurang rajin atau ketekunan dari pihak rakyat.
7. Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka di bawah pengawasan kepala-kepala mereka, sedangkan pegawai Eropa hanya membatasi diri pada pengawasan apakah membajak tanah, panen, dan pengangkutan tanaman berjalan dengan baik dan tepat dan waktunya.

Latar Belakang:

Latar belakang tanam paksa adalah keinginan pemerintah Belanda untuk mendapatkan keuntungan besar untuk menutup pengeluaran dan defisit anggaran akibat Perang Diponegoro dan Pemberontakan Belgia. Jawaban panjang: ... Hasil tanam ini harus diserahkan kepada pemerintah Belanda.

Dampak:

Dampak negatif pelaksanaan tanam paksa

Menurut MC Ricklefs dalam bukunya Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (2008), dampak negatif tanam paksa, yaitu:

• Memakan waktu

Waktu yang dibutuhkan dalam penggarapan budidaya tanaman ekspor sering mengganggu kegiatan tanam padi.

• Membutuhkan air banyak

Penggarapan tanaman ekspor seperti tebu membutuhkan air yang banyak sehingga memberatkan petani.

• Penggunaan tanah berkualitas

Budidaya tebu dan nila (indigo) menggunakan sebagian besar tanah sawah petani yang baik dan bernilai paling tinggi.

• Kebutuhan hewan ternak

Pelaksanaan sistem tanam paksa ini melipatgandakan kebutuhan akan hewan ternak petani. Tidak hanya untuk pekerjaan ladang tetapi juga sebagai alat angkut hasil tanaman ekspor menuju pabrik atau pelabuhan.

• Timbul kelaparan

Kegiatan tanam paksa menyebabkan kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana, sehingga angka kematian meningkat tajam.

Bahaya kelaparan menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan di daerah Cirebon, Demak, dan Gerobogan.

Dampak positif pelaksanaan tanam paksa bagi rakyat Indonesia, di antaranya:

• Rakyat Indonesia mengenal berbagai teknik menanam jenis-jenis tanaman baru.
• Meningkatnya jumlah uang yang beredar di pedesaan, sehingga memberikan rangsangan bagi tumbuhnya perdagangan.
• Munculnya tenaga kerja yang ahli dalam kegiatan non pertanian yang terkait dengan perkebunan dan pepabrikan di pedesaan.
• Penyempurnaan fasilitas yang digunakan dalam proses tanam paksa, seperti jalan, jembatan, penyempurnaan fasilitas pelabuhan dan pabrik serta gudang untuk hasil budidaya.

Aturan Tanam Paksa:

• Tuntutan kepada setiap rakyat Pribumi agar menyediakan tanah pertanian untuk cultuurstelsel tidak melebihi 20% atau seperlima bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan.
• Pembebasan tanah yang disediakan untuk cultuurstelsel dari pajak, karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak.
• Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda atau di pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau seperlima tahun.
• Waktu untuk mengerjakan tanaman pada tanah pertanian untuk Culturstelsel tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang lebih 3 (tiga) bulan.
• Kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat.
• Kerusakan atau kerugian sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan petani seperti bencana alam dan terserang hama, akan ditanggung pemerintah Belanda

Reaksi Terhadap Tanam Paksa:

orang Indonesia sangat menolak.Namun ada reaksi dari Dunia Internasional, terhadap belanda yang pada saat itu melakukan tanam paksa. Mereka menilai bahwa sistem tanam paksa tidak sesuai dan tidak mengandung nilai-nilai kemanusiaan.