Jawaban:

1. Pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban serta menindak secara tegas para pelaku separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil.

2. Peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi serta demokratisasi

3. Peningkatan deteksi dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme

4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme, melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan pemerataanpembangunan antar daerah

5. Pelaksanaan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka menciptakan rasa saling percaya

6. Penerapan konsep penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, dan bermartabat

Penjelasan:

Gerakan separatisme masih menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam menghadapi ancaman separatisme seperti ini, pemerintah Indonesia yakin bahwa penyelesaian masalah ini hanya dapat dilakukan secara menyeluruh dan damai. Kejadian seperti aksi-aksi simbolis untuk mendukung gerakan separatisme, seperti pengibaran bendera Bintang Kejora menunjukkan bahwa permasalahan separatisme di Papua cukup serius. Embrio dari gerakan separatisme tersebut muncul dikarenakan ketidakpuasan elemen masyarakat di daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak adil. Penelitian yang dilakukan oleh lebaga ilmu pengetahuan Indonesia menunjukkan bahwa akar permasalahan terjadinya konflik di Papua ialah karena adanya marginalisasi dan tindakan diskriminatif dalam

pembangunan ekonomi terhadap orang asli Papua, kurangnya pembangunan terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat, paradigma sejarah bergabungnya Papua ke Indonesia, dan belum adanya rekonsiliasi atas kekerasan yang terjadi di masa lalu.