Sistem Tanam Paksa atau cultuur stelsel adalah kebijakan untuk rakyat Indonesia harus menyerahkan seperlima atau 20% hasil ekspor ke Pemerintah Belanda. Kondisi ini didorong oleh kondisi keuangan pemerintah Belanda yang defisit.

Penjelasan:

Berdiri: 1830

Wilayah: Karesidenan Cirebon, Pekalongan, Semarang, Jepara, Tegal, Surabaya, Pasuruan, Sumatera Barat, Minahasa, Minangkabau, Lampung, Palembang, Ambon dan Banda.

Pemimpin: Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch.

Tujuan: mengisi kekosongan kas Belanda.

Hasil:

Bagi Rakyat Indonesia:

• Rakyat menderita kelaparan karena tidak memiliki waktu untuk menanam padi atau bahan pangan lainnya.

• Rakyat Indonesia mengenal komoditas ekspor

• Rakyat Indonesia menderita karena harga diatur oleh Belanda, dan rakyat masih harus membayar pajak.

Bagi Belanda:

• Mendapatkan banyak uang untuk negara Belanda.

• Defisit negara Belanda menjadi tertutupi.

Akhir: Douwess Dekker atau yang dikenal dengan nama Multatuli memberikan kritik kepada pemerintah Belanda soal sistem tanam paksa. Hal ini didukung oleh Baron Van Hoevel dan Fransen van de Putte, sehingga secara bertahap dihapuskan.

Pelajari lebih lanjut:

Materi tentang peraturan pokok sistem tanam paksa pada yomemimo.com/tugas/14660668?source=archive

#BelajarBersamaBrainly