Apa peran dan kebijakan presiden gus dur

Adapun kebijakan – kebijakan tersebut antara lain :
a) Pemberhentian Kapolri Jendral (pol.) Roesmanhadi yang dinilai tidak mampu mengantisipasi terjadinya pembakaran sekolah Kristen STT Doulos.
b) Pemberhentian Kapuspen Hankam Mayjen. TNI Sudrajat yang diganti dengan Marsekal Muda TNI Graito dari TNI AU. Pemberhentian tersebut dilatarbelakangi oleh pernyataan Mayjen. Sudrajat bahwa Presiden bukan Panglima Tinggi TNI.
c) Pemberhentian Wiranto sebagai Menkopolkam yang dilatarbelakangi hubungan yang tidak harmonis antara Wiranto dan Presiden K.H Abdurrahman wahid. Ketidakharmonisan itu muncul ketika presiden mengizinkan dibentuknya Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM untuk menyelidiki para jendral termasuk Wiranto dalam kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Kemudian pada tanggal 13 Februari 2000 presiden mengeluarkan perintah untuk menonaktifkan Wiranto dari jabatan Menkopolkam.
d) Mengeluarkan pengumuman tentang adanya menteri - menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN.
e) Gus Dur juga ingin mengadakan referendum Aceh, untuk memilih merdeka atau bergabung dengan RI. Namun hal ini dibantah oleh pemerintah Karena bila diadakan jajak pendapat, maka kemungkinan besar raykat aceh akan memilih untuk merdeka. Lalu Gus Dur mengurungkan niatnya, dan hal ini membuat rakyat Aceh kecewa hingga dibentuklah Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
f) Pada akhir 1999 presiden menyetujui nama Papua sebagai ganti Irian Jaya dan menyetujui pengibaran Bendera Bintang Kejora sebagai bendera Papua.