Jawaban:

9. Sistem kelembagaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari tiga lembaga negara, yaitu:

1. Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif adalah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan dan mengambil kebijakan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan. Di Indonesia, lembaga eksekutif terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, serta Kabinet yang dipimpin oleh Presiden.

2. Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif adalah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk membuat undang-undang. Di Indonesia, lembaga legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

3. Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif adalah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk menegakkan hukum dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Di Indonesia, lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Peradilan Agama.

Hubungan antar lembaga negara di Indonesia ditentukan oleh prinsip checks and balances atau sistem keseimbangan kekuasaan. Prinsip ini mengatur agar kekuasaan di antara ketiga lembaga negara saling seimbang dan saling mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa bentuk hubungan antar lembaga negara di Indonesia antara lain:

1. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memimpin lembaga eksekutif. Namun, tindakan Presiden dapat dicegah atau dikoreksi oleh lembaga legislatif dan yudikatif.

2. Lembaga legislatif memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang dan mengawasi kinerja pemerintah. Namun, undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dapat dibatalkan oleh lembaga yudikatif jika dinilai tidak sesuai dengan konstitusi.

3. Lembaga yudikatif memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara dan mengawasi apakah tindakan pemerintah sesuai dengan hukum dan konstitusi. Namun, keputusan yang diambil oleh lembaga yudikatif tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga lain.

Dengan adanya sistem kelembagaan dan hubungan antar lembaga negara yang baik, diharapkan dapat menjaga stabilitas negara dan terciptanya pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

10.

Pengertian demokrasi pancasila adalah sebuah sistem pemerintahan yang didasarkan pada nilai-nilai pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Konsep ini mengutamakan kepentingan bersama (kolektivitas) daripada kepentingan individu. Sistem demokrasi pancasila juga memperhatikan peran lembaga adat dalam pengambilan keputusan, selain lembaga-lembaga formal seperti parlemen dan pemerintahan.

Dalam perbandingan dengan sistem demokrasi lainnya, terdapat beberapa perbedaan utama antara demokrasi pancasila dan demokrasi liberal. Demokrasi liberal memperhatikan hak individu dan menekankan pada kebebasan individu dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, demokrasi pancasila menempatkan nilai-nilai kolektivitas dan kepentingan bersama di atas kebebasan individu. Dalam hal ini, demokrasi pancasila juga menekankan pada keadilan sosial dan memperhatikan hak-hak sosial ekonomi masyarakat.

Selain itu, sistem demokrasi pancasila juga memperhatikan peran lembaga adat dalam pengambilan keputusan, yang dapat dilihat sebagai perbedaan dengan demokrasi liberal yang lebih menekankan pada lembaga formal seperti parlemen dan pemerintahan.

Namun, demokrasi pancasila juga menghadapi beberapa tantangan, seperti masalah korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan kualitas demokrasi pancasila di Indonesia.