1.Ada beberapa pertimbangan yang mendasari diterapkannya kebijakan sertifikat elektronik bagi para pemegang hak atas tanah, di antaranya:

Kecepatan dan efisiensi dalam proses penerbitan sertifikat tanah. Dengan menggunakan sertifikat elektronik, proses penerbitan sertifikat tanah dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan sistem sertifikat tanah yang menggunakan buku tanah fisik.

Peningkatan keamanan dan integritas informasi. Sertifikat elektronik dapat meningkatkan keamanan dan integritas informasi mengenai hak atas tanah, karena dapat dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan seperti enkripsi dan autentikasi digital.

Peningkatan aksesibilitas informasi. Dengan menggunakan sertifikat elektronik, informasi mengenai hak atas tanah dapat diakses secara lebih mudah dan cepat oleh para pemegang hak atas tanah, serta oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Sertifikat elektronik dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan hak atas tanah, karena informasi yang tersimpan dalam sistem dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang.

Dengan demikian, diterapkannya kebijakan sertifikat elektronik bagi para pemegang hak atas tanah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, aksesibilitas, dan transparansi dalam proses pengelolaan hak atas tanah.

2.Perlindungan hukum bagi para pemegang hak atas tanah dapat dijamin melalui berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang sertifikat elektronik. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Sistem Elektronik Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Sertifikat Elektronik.

Kebijakan sertifikat elektronik juga harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang ada, seperti prinsip kepastian hukum, prinsip keadilan, dan prinsip kemanfaatan. Dengan demikian, para pemegang hak atas tanah akan memiliki perlindungan hukum yang memadai terhadap hak-hak mereka dalam sistem sertifikat elektronik.

Selain itu, para pemegang hak atas tanah juga dapat memanfaatkan hak-hak mereka yang diatur dalam undang-undang, seperti hak untuk memperoleh sertifikat tanah, hak untuk mempertahankan hak atas tanah, hak untuk mengajukan permohonan pembatalan sertifikat tanah, dan hak untuk memperoleh ganti rugi apabila terjadi kerugian akibat pelaksanaan sertifikat elektronik. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi para pemegang hak atas tanah dapat dijamin dalam sistem sertifikat elektronik.