Pemerintah kolonial Inggris menduduki Indonesia pada tahun 1811 hingga tahun 1815. Gubernur Jenderal Inggris di India Gilbert Elliot Murray Kynynmound atau Earl Minto (biasa dikenal dengan nama Baron Minto) menunjuk Sir Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa Indonesia dengan gelar Letnan Gubernur. Sebagai pemimpin pendudukan Inggris di Indonesia. Berikut ini kebijakan Raffles selama di Nusantara.

1. Menghapus tanam paksa dan melarang perdagangan budak.
2. Memberi kebebasan kepada rakyat untuk menentukan tanaman yang ditanam, pemerintah hanya berkewajiban membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan.
3. Menghapus pajak hasil bumi (verplichte leverantie) yang sudah diterapkan VOC.
4. Memperkenalkan sistem sewa tanah (landrent). Harga sewa ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan kondisi tanah dan dibayar secara tunai. Ide perubahan ini banyak dipengaruhi oleh keberhasilannya dalam penerapan sistem serupa di India.
5. Pemungutan pajak sewa tanah dilakukan per kepala. Sebelumnya, pada masa VOC dikenal pajak kolektif yang artinya tiap desa wajib menyerahkan pajak pada VOC. Di masa Raffles pajak merupakan kewajiban tiap-tiap orang bukan seluruh desa.
6. Bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah dan jabatan yang diwariskan secara turun-temurun dihapuskan.
7. Membagi pulau Jawa menjadi 16 keresidenan.
8. Membentuk sistem pemerintahan dan sistem peradilan yang mengacu pada sistem yang dilaksanakan di Inggris.

Dengan demikian, kebijakan-kebijakan pemerintah Inggris selama berada di Indonesia dimulai dari menghapus sistem tanam paksa, melarang perbudakan, menghapus pajak hasil bumi, memperkenalkan sistem landrent, membentuk sistem pemerintahan, membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan, dan sistem peradilan yang mengacu pada sistem yang dilaksanakan di Inggris.