Jawaban:

Hasil sidang PPKI 18 agustus 1945

Beberapa keputusan yang dihasilkan dari sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sidang PPKI pertama adalah:

1.Pengesahan UUD 1945

Hasil sidang PPKI yang pertama adalah mengesahkan undang-undang dasar sebagai konstitusi negara, adapun rancangan batang tubuh UUD 1945 sudah dibuat BPUPKI sebelumnya.

2. Mengangkat presiden dan wakil presiden pertama Indonesia

Atas usulan dari Otto Iskandardinata, Ir. Soekarno diangkat sebagai presiden Indonesia yang pertama dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden.

3. Pembentukan komite nasional

Pembentukan komite nasional berfungsi untuk membantu tugas-tugas Presiden sebelum dibentuk MPR dan DPR.

Hasil sidang PPKI 19 Agustus 1945

Beberapa hasil sidang PPKI yang kedua diantaranya adalah:

1.Membentuk pemerintah daerah (8 provinsi)

Indonesia terdiri dari 8 provinsi dan tiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur sebagai kepala daerah :

• Provinsi Sumatera dengan gubernur Teuku Mohammad Hassan.
• Jawa Barat oleh Sutarjo Kartohadikusumo.
• Jawa tengah oleh R. Panji Suroso.
• Jawa Timur oleh R.A.Suryo.
• Sunda kecil oleh I Gusti Ketut Puja Suroso.
• Kalimantan oleh Ir. Pangeran Mohammad Nor.
• Sulawesi oleh Mr. J. Ratulangi.
• Maluku oleh Dr. Latuharhary.

2. Pembentukan komite daerah

Setelah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi, kemudian dibentuklah komite nasional di tingkat daerah tiap-tiap provinsi.

3. Membentuk 12 kementerian hasil sidang PPKI dan 4 menteri negara

Pembentukan 12 kementerian kabinet di tiap departemen serta dibentuk 4 menteri non departemen.

4. Pembentukan Tentara rakyat indonesia (TRI)

Atas usulan dari Adam Malik dibentuklah Tentara Rakyat Indonesia, dimana tentara nasional ini berasal dari tentara Heiho dan PETA.

Hasil sidang PPKI 22 Agustus 1945

Berikut akan penulis jelaskan hasil sidang PPKI ke 3:

1.Penetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat

KNIP terdiri dari 137 anggota yang dilantik terdiri dari golongan muda dan juga masyarakat.

2. Pembentukan Partai Nasional Indonesia

Pembentukan PNI bertujuan untuk mewujudkan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan pada kedaulatan rakyat.

3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat

Pembentukan BKR bertujuan untuk menjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah.