Jawaban:

1. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

2. hasil hasil keputusan sidang ppki yang kedua :

• Pembagian wilayah, terdiri atas 8 provinsi.
• Membentuk Komite Nasional (Daerah).
• Menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara.

3. Tujuan pembentukan Komite Nasional adalah sebagai penjelmaan tujuan dan citacita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

4. A. Badan Keamanan Rakyat (BKR)

Untuk mewujudkan lembaga yang bertugas menjaga keamanan rakyat, pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI mengusulkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat, serta merawat para korban perang.

Jadi, BKR pada awalnya bukan merupakan kesatuan militer yang resmi. Hal itu dimaksudkan oleh para pemimpin Indonesia agar tidak membangkitkan permusuhan dengan kekuatan asing yang pada waktu itu ada di Indonesia. Di dalam BKR itulah terhimpun mantan anggota Peta, Heiho, Keisatsutai (Polisi), Seinendan, dan Keibodan. Bersamaan dengan itu dibentuk pula BKR Laut.

Pembentukan BKR yang masih bersifat semimiliter adalah tepat. Hal itu berarti bangsa Indonesia berusaha untuk tidak terlibat permusuhan dengan pihak Jepang dan Sekutu yang mulai masuk ke Indonesia. Namun, pembentukan badan semimiliter ini tetap menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama di kalangan militer dan pemuda.

Melihat perkembangan situasi yang makin genting, para pemuda mulai memben-tuk badan-badan perjuangan di berbagai daerah. Tekad perjuangan kaum muda disalurkan melalui Komite van Aksi yang bermarkas di Jalan Menteng Raya 31, Jakarta. Selain itu, berdiri pula Angkatan Pemuda Indonesia (API), dan Pemuda Republik Indone-ia di Aceh, Pemuda Andalas di Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Hizbullah dan Sabilillah, Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), dan Pemuda Indonesia Maluku (PIM) yang berkedudukan di Jawa.

B. Tentara Keamanan Rakyat (TKR)

Melihat perkembangan situasi yang makin membahayakan, pimpinan negara menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa angkatan perang. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah memanggil pensiunan Mayor KNIL, Urip Sumoharjo dari Yogyakarta ke Jakarta. Beliau diberi tugas membentuk tentara nasional.

Dengan Maklumat Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945, terbentuklah organisasi ketentaraan yang bemama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Semula yang ditunjuk menjadi pimpinan tertinggi TKR adalah Supriyadi, pemimpin perlawanan Peta di Blitar (Februari 1945). Dan sebagai Menteri Keamanan Rakyat ad interim diangkat Muhammad Suljoadikusumo, mantan Daidanco Peta.

Berdasarkan Maklumat Pemerintah itu pula, Urip Sumoharjo membentuk Markas Tertinggi TKR di Yogyakarta. Di Pulau Jawa terbentuk 10 divisi dan di Sumatera 6 divisi. Berkembangnya situasi yang makin tidak menentu menyebabkan TKR membutuhkan figur pemimpin yang kuat dan berwibawa.

Namun, Supriyadi yang telah ditunjuk sebagai pimpinan tertinggi TKR belum juga muncul sehingga di kalangan TKR merasa perlu segera mengisi kekosongan tersebut. Dalam Konferensi TKR di Yogyakarta pada tanggal 12 November 1945, Kolonel Sudirman, Panglima Divisi V Banyumas terpilih menjadi Pimpinan Tertinggi TKR.

Pengangkatan Kolonel Sudirman dalam jabatan tersebut baru terlaksana setelah selesainya pertempuran di Ambarawa. Pada tanggal 6 Desember 1945, Markas Tertinggi TKR menge-luarkan sebuah maklumat. Isi maklumat itu menyatakan bahwa selain tentara resmi (TKR), diperbolehkan juga bergabungnya laskar sebab hak dan kewajiban mempertahankan negara bukanlah monopoli tentara.

Pada tanggal 18 Desember 1945, pemerintah mengangkat Kolonel Sudirman sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat jenderal. Sebagai Kepala Staf Umum TKR diangkat Mayor Urip Sumoharjo dengan pangkat letnan jenderal.

C. Tentara Republik Indonesia (TRI)

Pada tanggal 1 Januari 1946, pemerintah mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Selanjutnya, Kementerian Keamanan Rakyat berubah menjadi Kementerian Pertahanan. Belum sampai sebulan, dikeluarkan kembali Maklum'at Pemerintah tanggal 26 Januari 1946 yang mengganti nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia.

D. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Pada tanggal 5 Mei 1947, presiden mengeluarkan dekret guna membentuk suatu panitia yang ia pimpin sendiri dengan nama Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Panitia tersebut beranggotakan 21 orang dari berbagai pimpinan laskar yang paling berpengaruh. Pada tanggal 7 Juni 1947, keluar sebuah penetapan presiden tentang pembentukan suatu organisasi tentara yang bernama Tentara Nasional Indonesia.

5. yang membantu pemerintahan di setiap daerah yaitu kepala daerah