1. Tidak adanya ketegasan hukum bagi seorang yang melanggar tata ruang.

Terkadang, papan peringatan pun tidak mempan!

Setiap orang yang melakukan penyimpangan perencanaan tata ruang tidak pernah atau jarang mendapatkan sanksi. Akibatnya, penyimpangan penggunaan tata ruang dianggap biasa dan tidak punya arti apa-apa. Kondisi ini berakibat pada kesemrawutan pelaksanaan tata ruang wilayah.

2. Perencanaan tata ruang selalu disatukan dengan rencana pengembangan.

Bangun dulu, perencanaan kemudian

Perencanaan tata ruang yang disatukan dengan rencana pembangunan berakibat kesimpangsiuran karena seharusnya perencanaan tata ruang dijadikan acuan dalam rencana pembangunan.

3. Perencanaan tata ruang lebih banyak didominasi oleh keputusan politik.

Jangan ditiru ya, ini biasanya termasuk dalam tindak korupsi

Tidak bisa dipungkiri bahwa stabilitas politik di Indonesia masih kurang baik. Banyak pengambil kebijakan dan keputusan memutuskan atau mengeluarkan kebijakan yang tidak objektif. Terutama dalam bidang tata ruang. Seharusnya perencanaan tata ruang mengacu pada objektivitas karakteristik wilayah, bukan kebijakan politik. Jika ini terjadi, maka akan menghasilkan pemanfaatan lahan yang tidak maksimal. Biasanya hal ini terjadi dengan kesepakatan serta pemberian uang secara sembunyi-sembunyi.

4. Belum semua daerah di Indonesia mempunyai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sesuai dengan RTRW Nasional.

Menurut catatan kementerian pekerjaan umum, pada tahun 2015 baru 51% dari 34 provinsi di Indonesia yang mempunyai Peraturan Daerah (perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tanpa peraturan daerah yang jelas, pemerintah daerah akan mengalami kesulitan dalam mengatur peruntukkan suatu wilayah dan mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran RTRW di daerahnya.

Permasalahan di atas adalah sebagian kecil dari permasalahan yang dapat muncul karena penataan ruang dan perencanaan wilayah yang kurang baik. Jika penataan ruang dan perencana wilayah dilakukan dengan tidak baik, mungkin pada masa yang akan datang, dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, lahan pertanian bisa saja habis untuk membangun perumahan kemudian menghasilkan krisis pangan.