DampakReformasimembawa angin perubahan ke arah yang lebih baik bagi Indonesia terutama berbagai daerah yang ada di Indonesia. Sistem politik yang awalnya bersifat otoritarian berubah menjadi lebih demokratis.

Hal ini terlihat dari beberapa aspek yang mengalami perubahan dalam kebijakan bidang politik yang memberi stimulan terhadap perekonomian daerah. Perubahan atau kebijakan politik yang membawa manfaat positif bagi perekonomian daerah ialah:

• Dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah, Dengan begitu institusi lokal lebih berperan aktif dalam pembangunan di daerahnya masing-masing.
• Kebijakan nasional lebih berimbang antara pusat dengan daerah. Pemerintah pusat lebih menfasilitasi kebutuhan daerah.
• Terjadi perubahan sistem pemerintahan yang awalnya memakai sistem sentralisasi menjadi desentralisasi

Dengan perubahan sistem pemerintahan dan dikeluarkannya berbagai undang-undang sebagai payung hukum buat pemerintah daerah untuk mengelola sendiri kekayaam alamnya, daerah Nusantara Barat dengan potensi alam yang dimilikinya dapat menghasilkan komoditas alam yang memiliki nilai ekonomis, salah satunya budidaya alam mutiara

Penjelasan:

Pengertian sistem otonomi daerah

Istilah otonomi bersumber dari bahasa Yunani yang terdiri dari AutosdanNomos. Autosartinya diri sendiri sedangkanNomos memiliki arti aturan atau hukum.

Otonomi daerah ialah hak dalam bentuk kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan membuat aturan dalam mengurus rumah tangga sendiri dalam satu kesatuan masyarakat hukum dalam batas-batas wilayah tertentu.

Pengertian otonomi daerah berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 memiliki bunyi atau arti:

"Hak, wewenang dan kewajiban otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah adalah undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang isinya:

“ pemerintah daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.

Jenis Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pelaksanaan otonomi daerah adalah:

• Desentralisasi: pemerintah derah diberi wewenang penuh oleh pemerintah pusat  untuk mengurus wilayahnya sendiri berdasarkan asas otonom.
• Dekosentrasi :Pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan kepada pemerintah provinsi atau gubernur sebagai perwakilan dari pemerintah pusat kepada wilayah tertentu seperti kotamadya atau kabupaten yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum.
• Tugas pembantuan: pemerintah pusat memberikan tugas dan kewajiban yang menjadi urusan pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk suatu tugas tertentu dan wajib melaporkannya ke pusat.

Pelajari Lebih Lanjut

Materi tentang peraturan yang dibuat pada masa reformasi yomemimo.com/tugas/469139

Materi tentang kehidupan politik era reformasi yomemimo.com/tugas/192818

Materi tentang perubahan terkait kebijakan dibidang politik yomemimo.com/tugas/21253113

Detail Jawaban  

Kelas : Kelas 11

Mapel: PPKN

Bab : 4 - Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan Negara

Kode : 11.9.4

#TingkatkanPrestasimu