Aturan di beberapa titik penting. Penegakan kebijakan satu peta membantu perencanaan tata ruang skala besar, memfasilitasi penyelesaian konflik penggunaan lahan yang tumpang tindih, dan mempercepat pelaksanaan program infrastruktur dan pengembangan masyarakat.

Pembahasan

Penegakan kebijakan satu peta membantu perencanaan tata ruang skala besar, memfasilitasi penyelesaian konflik penggunaan lahan yang tumpang tindih, dan mempercepat pelaksanaan program infrastruktur dan pengembangan masyarakat. Perintah Eksekutif juga mendukung penyelesaian perbedaan pemanfaatan ruang, seperti UU Cipta Kerja dengan PP No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perbedaan Tata Ruang, Tutupan Hutan, Perizinan atau Hak Atas Tanah. Peraturan pemerintah ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menyelesaikan konflik penggunaan lahan antara RT/RW, kawasan hutan, dan izin atau hak atas tanah yang timbul di Indonesia.

Pelajari Lebih Lanjut

Materi tentang pembangunan wilayah yomemimo.com/tugas/11824185

#BelajarBersamaBrainly

#SPJ1