Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kasus aset pemerintah pusat atau tanah yang belum memiliki sertifikat hak milik. Berikut adalah beberapa saran dari para ahli:

1. Melakukan inventarisasi aset

Ahli-ahli properti menyarankan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan inventarisasi aset yang dimiliki. Hal ini bertujuan untuk mengetahui secara pasti jumlah aset yang dimiliki dan status kepemilikannya.

2. Melakukan pengukuran ulang tanah

Para ahli juga menyarankan bahwa pemerintah perlu melakukan pengukuran ulang terhadap tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat hak milik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa batas-batas tanah yang dimiliki telah sesuai dengan dokumen-dokumen yang ada.

3. Mengumpulkan dokumen pendukung

Selain melakukan pengukuran ulang, pemerintah juga perlu mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung seperti akta jual beli, surat pernyataan warisan, dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini akan menjadi bukti kepemilikan yang kuat dan dapat membantu dalam proses penerbitan sertifikat hak milik.

4. Memperbarui data kependudukan

Ahli-ahli hukum menyarankan bahwa pemerintah juga perlu memperbarui data kependudukan penduduk yang tinggal di sekitar tanah tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak lain yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut.

5. Mengajukan permohonan sertifikat hak milik

Setelah semua persyaratan terpenuhi, pemerintah dapat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik kepada instansi yang berwenang. Proses ini biasanya melibatkan beberapa pihak seperti Kantor Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional, dan instansi terkait lainnya.

6. Mempercepat proses penerbitan sertifikat

Ahli-ahli properti menyarankan bahwa pemerintah perlu mempercepat proses penerbitan sertifikat hak milik. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya klaim kepemilikan oleh pihak lain dan memastikan bahwa aset pemerintah dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

Dengan melakukan beberapa langkah tersebut, diharapkan kasus aset pemerintah pusat/tanah yang belum memiliki sertifikat hak milik dapat teratasi dan aset tersebut dapat tersertifikasi dengan baik.