Jawaban:

A. Dalam proses persidangan kasus di pengadilan pajak, dapat dilakukan beberapa tahapan pemeriksaan, yaitu:

1. Pemeriksaan persidangan, yaitu tahapan dimana hakim menanyakan pertanyaan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

2. Pemeriksaan saksi, yaitu tahapan dimana hakim menanyakan pertanyaan kepada saksi-saksi yang dianggap memiliki kepentingan dalam kasus tersebut.

3. Pemeriksaan ahli, yaitu tahapan dimana hakim menanyakan pertanyaan kepada ahli-ahli yang dianggap memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam bidang yang terkait dengan kasus tersebut.

Dalam kasus di atas, pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis yang terdiri dari 3 orang hakim adalah pemeriksaan persidangan.

B. Ada beberapa hal yang mengharuskan dilakukan pemeriksaan cepat oleh pengadilan pajak, yaitu:

1. Jika terdapat kepentingan yang tidak tertanggung, yaitu apabila ada kepentingan yang bisa terganggu jika proses pemeriksaan tidak dilakukan secara cepat.

2. Jika terdapat kebutuhan yang tidak tertanggung, yaitu apabila ada kebutuhan yang harus segera terpenuhi dan tidak dapat menunggu proses pemeriksaan yang biasa.

3. Jika terdapat keadaan yang tidak tertanggung, yaitu apabila terjadi suatu keadaan yang tidak biasa dan mengharuskan proses pemeriksaan dilakukan secara cepat.

Wajib pajak berhak menolak proses pemeriksaan yang diajukan ke pengadilan apabila dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum pajak. Namun, wajib pajak harus membuktikan bahwa proses pemeriksaan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dan harus memiliki alasan yang cukup kuat untuk menolaknya.