Berdasarkan wacana tersebut, konflik lahan merupakan kasus yang seringkali terjadi di Indonesia. Konflik lahan dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti perbedaan kepentingan antara pemerintah, masyarakat, dan pengusaha, ketidakjelasan batas-batas lahan, ketidakadilan dalam pengalokasian lahan, dan sebagainya. Oleh karena itu, penyelenggaraan kebijakan oleh pemerintah sangat berpengaruh dalam mengatasi konflik lahan.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi penggunaan lahan di Indonesia. Pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang jelas dan transparan dalam pengalokasian lahan agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa penggunaan lahan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan serta membahayakan keberlangsungan hidup manusia.

Namun, dalam praktiknya, seringkali kebijakan pemerintah terkait penggunaan lahan tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Misalnya, pemerintah memberikan izin penggunaan lahan kepada pengusaha besar tanpa memperhatikan hak masyarakat lokal yang sudah lama tinggal dan mengelola lahan tersebut. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintah dan pengusaha.

Oleh karena itu, penyelenggaraan kebijakan oleh pemerintah harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan semua pihak yang terlibat dalam penggunaan lahan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil memperhatikan kepentingan masyarakat, lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga harus membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan agar tercipta kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Dengan begitu, konflik lahan dapat diminimalisir dan keberlangsungan penggunaan lahan dapat terjaga dengan baik.