Doktrin politik luar negeri Indonesia yang menekankan pentingnya ekonomi maritim untuk mensejahterakan rakyat dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain dihadapi beberapa masalah, di antaranya:

Pembangunan infrastruktur maritim yang belum memadai, seperti pelabuhan, jalan raya, dan jaringan transportasi laut.

Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang maritim.

Ketidakteraturan pengelolaan sumber daya laut dan pengolahan hasil laut yang mengakibatkan terjadinya over-exploitation.

Adanya kebijakan-kebijakan internasional yang merugikan negara-negara berkembang, seperti subsidi yang diberikan oleh negara-negara maju kepada industri mereka.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Indonesia perlu mengimplementasikan beberapa strategi, di antaranya:

Pembangunan infrastruktur maritim yang memadai dan terintegrasi dengan jaringan transportasi lainnya, seperti jalan raya dan jalan kereta api.

Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang maritim, seperti pelaut, mekanik kapal, dan teknisi mesin.

Pengelolaan sumber daya laut yang bertanggung jawab dan terkontrol, serta pengolahan hasil laut yang memenuhi standar kualitas.

Penegakan kebijakan-kebijakan internasional yang adil dan sejahtera, termasuk penghapusan subsidi yang diberikan oleh negara-negara maju kepada industri mereka.