Berikut ini adalah pertanyaan dari ecullen875 pada mata pelajaran Sejarah untuk jenjang Sekolah Menengah Atas
Jelaskan bagaimana cara mengatasi pemakaian istilah bahasa dalam peradilan yang terkadang terjemahannya tidak sepadan dengan bahasa Indonesia.
Di dunia peradilan dikenal Presumption of Innocence, Justice Collaborator, Contempt of Court, Legal Standing, Shifting burden of proof dan seterusnya. Hal yang demikian ini tentu dapat membingungkan orang awam dan bagi mereka yang baru belajar hukum. Namun sebagai mahasiswa ilmu hukum anda patut mengerti penggunaan istilah-istilah dalam peradilan tersebut.
Pertanyaan
Susunlah ke dalam 5 kalimat berbahasa Inggris penggunaan istilah-istilah berikut: 1.1. caught red-handed;
1.2. a convict;
1.3. search warrant;
1.4. closing address; 1.5 . to adjudicate.
Di tengah pandemi yang belum sepenuhnya terkendali, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan Omnibus
kami menjadi tenaga pendidik yang memiliki status jelas. Di mana selama bertahun-tahun teman-teman dari guru non ASN tidak mempunyai status yang jelas," katanya.
Desakan menjadi PNS tersebut, didasari para guru honorer yang sudah berusia di atas 35 tahun. Di mana umumnya telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun, sementara masa pengabdian sudah akan berakhir (Liputan6.com, Jakarta).
Berdasarkan kasus tersebut, silakan kemukakan solusi apa yang diberikan Pemerintah dalam kasus Guru Honorer!
Guru Honorer berdemo ke DPR-RI dengan "Harapan kami dengan diskusi ini, DPR-RI mampu membantu
Pendidikan di Indonesia diciptakan memang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi masih banyak ditemukan kendala-kendala yang terjadi seperti halnya: masalah yang tampak pada kebijakan pendidikan yang tidak sejalan dengan prinsip otonomi daerah, kurangnya adanya koordinasi dan sinkronisasi. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan kesulitan Pemerintah Pusat untuk mengendalikan pendidikan di daerah, sehingga daerah tidak dapat mengembangkan potensi yang sesuai dengan cita- cita. (D. Handayani, 2017)
Berdasar kasus tersebut, analisislah bidang pendidikan ini termasuk pada asas peyelenggaraan pemerintahan yang mana!
Jawaban dan Penjelasan
Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.
To overcome the use of legal terms that sometimes have no exact equivalent in Indonesian language, it is important to provide clear and concise explanations of the meaning and context of those terms in plain language that can be easily understood by non-legal professionals and the general public. This can be done through the provision of glossaries, guides, and educational materials that aim to increase legal literacy and access to justice.
Examples of the use of legal terms in sentences:
- 1.1. The thief was caught red-handed stealing from the store.
- 1.2. The judge sentenced the convict to 10 years in prison.
- 1.3. The police obtained a search warrant to search the suspect's house.
- 1.4. The lawyer delivered a powerful closing address to the jury.
- 1.5. The judge is expected to adjudicate on the case next week.
The government's solution to the case of Honorary Teachers is the enactment of the Omnibus Law, which provides a clear and transparent status for non-civil servant teachers. This law aims to ensure that they receive better protection, job security, and social welfare benefits, which were previously unavailable to them. However, some critics argue that this law may result in the weakening of labor protections and the erosion of workers' rights.
Based on the case, the education sector falls under the principle of decentralization, which means that the central government should delegate some of its authority and responsibilities to regional and local governments to ensure that education policies are tailored to local needs and conditions. However, effective coordination and cooperation between different levels of government are essential to ensure that education standards are maintained and that resources are used efficiently and effectively.
Pembahasan:
Pemerintahan yang baik terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintah oleh para pejabat publik. Terdapat kecenderungan yang nyata di negara-negara nondemokrasi bahwa penguasa dan segenap pejabat publik merasa memiliki kewenangan yang besar. Kewenangan tersebut dianggap melembaga dalam dirinya, sehingga tidak ada perbedaan antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik yang terkait dengan tugas yang diembannya.
Akibatnya, pejabat yang bersangkutan dengan seenaknya menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompoknya atau bisa disebut korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pelajari Lebih lanjut
Pelajari Lebih lanjut tentang Sebutkan 9 asas umum penyelenggara negara yomemimo.com/tugas/1434432
#BelajarBersamaBrainly#SPJ1
Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh mohhan86 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.
Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact
Last Update: Fri, 28 Jul 23