1). Kurang tersedianya kapal penunjang untuk menyediakan jasa pelayaran sampai ke pelosok :

• Pemerintah dapat memberikan insentif atau subsidi kepada perusahaan pelayaran yang mengoperasikan kapal di rute yang kurang populer atau sulit dijangkau.

• Pemerintah dapat memfasilitasi pembangunan kapal-kapal khusus yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan kondisi pelayaran di daerah-daerah tertentu.

• Pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan antara perusahaan pelayaran dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan transportasi laut ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.

2). Kurangnya infrastruktur untuk transportasi laut, seperti pelabuhan :

• Pemerintah dapat meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur transportasi laut, seperti pelabuhan, dermaga, dan jaringan kapal-kapal pelayaran.

• Pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan antara pihak swasta dan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur transportasi laut.

• Pemerintah dapat meningkatkan kerjasama regional dengan negara-negara lain dalam hal pembangunan dan penggunaan infrastruktur transportasi laut.

3). Tingginya ancaman terjadi bencana alam dan pelanggaran batas laut wilayah Indonesia oleh negara lain :

• Pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang mengatur batas laut wilayah Indonesia.

• Pemerintah dapat meningkatkan kerjasama regional dengan negara-negara lain dalam hal pengelolaan sumber daya laut dan perlindungan terhadap bencana alam.

• Pemerintah dapat memperkuat kapasitas lembaga-lembaga terkait seperti Badan SAR Nasional dan lembaga lainnya untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi bencana alam dan krisis di laut.