Jawaban:

Penjelasan:

Muhammad Yamin & Soepomo pada sidang BPUPKI ke 2 & sidang PPKI mengemukakan inti pemikiran tentang Pemda menjadi berikut:

a. Pemda wajib  mempunyai wewenang pada mengatur & mengurus urusan lokal sinkron menggunakan kebutuhan & aspirasi rakyat pada wilayah.

b. Pemda wajib  mempunyai swatantra pada menyusun kebijakan & mengelola asal daya pada wilayah, sebagai akibatnya bisa menaikkan kesejahteraan rakyat setempat.

c. Pemda wajib  menjaga kesatuan & persatuan bangsa pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menggunakan permanen mengedepankan kepentingan nasional.

Contoh konkret terkait menggunakan isi pasal 18 Undang-Undang Dasar Ayat (6) NRI Tahun 1945 pada wilayah merupakan adanya keberagaman budaya, tata cara tata cara, & kepercayaan  yg diakui & dihormati secara resmi. Misalnya, pada wilayah eksklusif masih ada tata cara tata cara unik & tradisi lokal yg dijalankan sang rakyat setempat menggunakan bebas & diakui menjadi bagian menurut kekayaan budaya Indonesia.

UU RI No. 9 Tahun 2015 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah menyebutkan beberapa hal, antara lain:

a. Pembagian wewenang antara pemerintah sentra & pemerintah wilayah.

b. Mekanisme pengelolaan keuangan wilayah & supervisi keuangan wilayah.

c. Pembentukan & pengaturan daerah administratif pemerintahan wilayah.

d. Kewajiban & tanggung jawab pemerintah wilayah pada penyelenggaraan pemerintahan wilayah.

e. Peran & fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pada perencanaan pembangunan wilayah.

Dalam kebijakan pembangunan wilayah, negara Indonesia menganut sistem desentralisasi menggunakan alasan menjadi berikut:

a. Mempercepat pembangunan pada wilayah: Dengan menaruh wewenang pada pemerintah wilayah, pembangunan bisa dilaksanakan secara lebih efektif & responsif terhadap kebutuhan & ciri setiap wilayah.

b. Meningkatkan pemberdayaan rakyat: Desentralisasi menaruh kesempatan pada rakyat buat berpartisipasi aktif pada pembangunan wilayah & pengambilan keputusan yg berkaitan menggunakan urusan lokal.

c. Mengurangi ketimpangan antarwilayah: Desentralisasi bisa mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah, lantaran pemerintah wilayah mempunyai wewenang buat mengalokasikan asal daya secara lebih adil & efisien.

Tiga upaya yg bisa dilakukan sang pelajar buat mempertahankan NKRI merupakan:

a. Menjaga persatuan & kesatuan: Pelajar bisa membentuk pencerahan akan pentingnya persatuan & kesatuan pada