Berikut adalah beberapa nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:

Kedaulatan Rakyat: UUD 1945 menekankan prinsip kedaulatan rakyat sebagai landasan dasar negara Indonesia. Nilai ini menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada rakyat Indonesia, dan pemerintahan harus didasarkan pada kepentingan dan aspirasi rakyat.

Persatuan dan Keragaman: UUD 1945 mengakui dan menghormati keragaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia, serta mengajukan prinsip persatuan dalam keragaman. Nilai ini mengedepankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keragaman sebagai landasan bagi negara Indonesia.

HAM dan Keadilan Sosial: UUD 1945 menjamin hak asasi manusia (HAM) untuk setiap warga negara Indonesia, serta mengemukakan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menekankan perlindungan terhadap hak-hak individu dan prinsip keadilan sosial dalam pembangunan negara.

Kemerdekaan dan Kemandirian: UUD 1945 menegaskan kemerdekaan dan kemandirian Indonesia sebagai negara berdaulat. Nilai ini mengandung semangat untuk mencapai kemerdekaan politik, ekonomi, dan sosial bagi Indonesia sebagai negara merdeka dan mandiri.

Ketertiban dan Kedamaian: UUD 1945 mengatur prinsip ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai ini menekankan pentingnya menjaga ketertiban, stabilitas, dan kedamaian dalam membangun negara yang aman, damai, dan harmonis.

Keberagaman dan Kebersamaan: UUD 1945 mengandung nilai keberagaman dan kebersamaan dalam membangun negara Indonesia. Nilai ini mengajukan pentingnya menghargai dan memanfaatkan keberagaman sebagai kekuatan dalam memajukan bangsa, serta mempromosikan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demokrasi dan Partisipasi: UUD 1945 mengatur prinsip demokrasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pemerintahan. Nilai ini mengandung semangat untuk mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan partisipasi aktif rakyat dan menghormati prinsip demokrasi dalam mengatur kehidupan bernegara.