SEBUTKAN PROGRAM KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE BARU DI BIDANG SOSIAL​

Berikut ini adalah pertanyaan dari RyanAbiem pada mata pelajaran Fisika untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama

SEBUTKAN PROGRAM KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE BARU DI BIDANG SOSIAL​

Jawaban dan Penjelasan

Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.

Penjelasan:

1. Repelita

Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun adalah kebijakan orde baru dalam bidang ekonomi yang dimulai pada tahun 1969 sampai tahun 1994. Upaya pemerintah orde baru untuk meningkatkan ekonomi secara nasional berhasil dengan menggunakan Repelita, diantaranya terwujudnya swasembada pangan nasional pada tahun 1984. Repelita dibagi menjadi beberapa tahap Pelita (Pembangunan Lima Tahun) seperti berikut ini:

Pelita I yang dimulai pada 1 April 1969 – 31 Maret 1974 untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan menekankan pembangunan pada bidang pertanian.

Pelita II dimulai pada 1 April 1974 – 31 Maret 1979 yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak rata – rata 7 persen setahun.

Pelita III sejak 1 April 1979 – 31 Maret 1984 yang menekankan tujuan Trilogi Pembangunan.

Pelita IV sejak 1 April 1984 – 31 Maret 1989 berhasil melaksanakan keluarga berencana dan swasembada pangan serta perumahan.

Pelita V dimulai pada 1 April 1989 – 31 Maret 1994 menyasar sektor pertanian dan industri untuk ekspor.

Pelita VI yang bertujuan untuk membangun sektor pertanian dan industri ekspor.

2. Trilogi Pembangunan

Selain itu juga adanya wacana pembangunan nasional dalam istilah Trilogi Pembangunan yang dijadikan landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi dan sosial dalam pelaksanaan pembangunan negara. Ada tiga aspek dalam trilogi pembangunan yaitu:

Stabilitas ekonomi nasional yang sehat dan dinamis

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi

Pemerataan pembangunan serta hasil – hasilnya yang menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia.

3. Pemulihan di Bidang Ekonomi Mulai 1966 – 1973

Tujuan dasar dari kebijakan orde baru adalah pembangunan ekonomi negara dengan bergabung kembali ke dalam jajaran ekonomi dunia yaitu menjadi anggota IMF (International Monetary Fund), menjadi anggota PBB kembali dan anggota Bank Dunia pada kurun waktu akhir tahun 1960an. Langkah ini akhirnya memulai aliran bantuan keuangan dan bantuan asing dari negara Barat dan juga Jepang ke Indonesia. Kemudian untuk mengatasi hiperinflasi, Soeharto mengandalkan para teknokrat ekonomi yang sebagian besar dididik di Amerika Serikat untuk membuat rencana guna memulihkan ekonomi.

Pada akhir 1960an penciptaan stabilitas harga dilakukan melalui kebijakan yang melarang pendanaan domestik dalam bentuk hutang atau pencetakan uang. Juga membebaskan kontrol pasar untuk memulihkan mekanisme pasar bebas, menerapkan UU Penanaman Modal Asing pada 1967 dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri pada 1968. Penetapan kedua UU ini mengundang investor sehingga pertumbuhan ekonomi mencapai lebih dari 10% di tahun 1968.

4. Pertumbuhan Ekonomi dan Intevensi Pemerintah (1974 – 1982)

Kebijakan orde baru tetap menjaga pertumbuhan ekonomi tahunan yang cepat diatas angka 5%. Indonesia saat itu juga mendapat keuntungan secara signifikan dari perdagangan minyak di tahun 1970an sehingga sektor publik mampu berperan besar dalam perekonomian dengan berinvestasi dalam pembangunan daerah, sosial, infrastruktur dan mendirikan industri dalam skala besar. Namun sebagai akibat dari rakyat yang merasa diabaikan dari keuntungan ini terjadi sejarah peristiwa Malari pada tahun 1974, yang berawal dari protes terhadap banyaknya pemodal asing di Indonesia. Sejak itu aturan mengenai investasi asing diperketat dan diganti dengan kebijakan memberi perlakuan khusus terhadap pribumi.

5. Ekspor dan Deregulasi sejak 1983 – 1996

Hutang luar negeri bertambah dengan jatuhnya harga minyak sejak awal 1980an dan reposisi mata uang pada tahun 1985 sehingga pemerintah harus melakukan berbagai kebijakan orde baru untuk memulihkan kondisi makroekonomi. Berbagai tindakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi didorong oleh ekspor, seperti pembebasan bea cukai termasuk impor dan pengulangan devaluasi rupiah. Selain itu pemerintah juga mengizinkan berbagai pendirian bank swasta baru, kebebasan bank asing beroperasi di luar Jakarta, yang kemudian justru menjadi masalah yang menambah krisis di Indonesia pada akhir 1990an, selain dari berbagai penyimpangan pada masa orde baru yang juga menjadi faktor penyebab runtuhnya orde baru dan akhir masa pemerintahan Orde Baru.

maaf kalau salah

Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh atiah2010 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.

Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact

Last Update: Sun, 06 Jun 21