Jawaban:

1. Prinsip otonomi seluas-luasnya. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah akan diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri berikut pemerintahannya, kecuali jika terdapat kewenangan yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sesuai asas otonomi daerah, tiap-tiap daerah diberi kewenangan yang luas dalam hal mengelola keuangan daerah.

2. Prinsip otonomi nyata. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah akan diberi kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan atas tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada serta mempunyai potensi untuk dapat terus tumbuh, berkembang, sekaligus hidup sesuai potensi daerah tertentu.

3. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip ini mempunyai makna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan, harus pula disesuaikan dan diperhatikan tentang adanya tujuan dan maksud pemberian otonomi.

Penjelasan: