Kekuatan hukum mengikatantaraKeputusan Presiden (Keppres) dengan Peraturan Presiden (Perpres) yaitu harus dilihat terlebih dahulu isi muatan Keppres tersebut. Jika Keppres itu sifatnya individual, konkret, dan berlaku satu kali maka hanya mengikat sekali pada pihak tertentu yang dimaksud dalam Keppres tersebut, adapun jika isi muatannya seperti Perpres yaitu umum, abstrak, dan berlaku berkelanjutan, maka Perpres tersebut mengikat secara umum selama Perpres tersebut masih dikatakan berlaku dan belum dicabut. Untuk Perpres kekuatan hukum mengikatnyaberlaku bagi banyak orang(umum)dan berlakusecara terus menerus.

Hubungan antara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)dengan Dewan Perwakilan Rakyat(DPR)maupun Dewan Perwakilan Daerah(DPD) dalam praktik ketatanegaraan Indonesia yaitu merupakan sama-sama lembaga perwakilan rakyat yang mana anggota MPR merupakan bagian dari anggota DPR maupun DPD sehingga sama-sama bekerja untuk kepentingan rakyat. Dalam praktiknya, hubungan antara MPR, DPR, dan DPD adalah merupakan sama-sama lembaga legislatif yang bertugas untuk membentuk Undang-Undang.

Pembahasan

Keputusanmemiliki sifatindividual yang mana hanya ditujukan bagi pihak tertentu, konkret atau jelas, dan hanya berlaku satu kali artinya ketika sebuah urusan telah selesai, keputusan tersebut juga selesai dan tidak berlaku lagi. Adapun Peraturan berbanding terbalik dengan keputusan. Peraturan bersifat umum artinya ditujukan bagi siapa saja, abstrak atau tidak konkret, serta masa berlakunya berkelanjutan.

Pelajari lebih lanjut          

Lembaga negara beserta tugasnya: yomemimo.com/tugas/231505

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1