Jawaban:

Perkembangan kebebasan pers di Indonesia pada masa orde lama terbagi menjadi dua masa, yaitu masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin.

1.Demokrasi Liberal

Pada saat masa revolusi surat-surat kabar tidak hanya digunakan wartawan sebagai media massa yang hanya berfungsi untuk meberikan info saja, tetapi pada zaman demokrasi liberal surat-surat kabar juga digunakan untuk pihak Belanda yang ingin menguasai bangsa Indonesia kembali.

Tahun 1950 Pers mulai terbawa dalam arus politik, pers cenderung tidak netral pada masa ini, pers seakan-akan digunakan sebagai media penyebar informasi atau seakan juru bicara dari partai politik yang dijunjung pers tersebut saja. Pada masa ini pers jauh dari keinginan masyarakat, masyarakat menginginkan pers yang netral dan keterbukaan, tetapi pada tahun 1950 ini keinginan masyarakat tidak dapat terwujud. Oleh sebab itu, pers pada tahun 1950 ini dikatakan sebagai masa kelam pers karena pers seolah tutup mata dengan keterbukaan dan kebenaran, serta lebih memilih memihak pada partai politik dan pejabat yang didukungnya saja.

Pada tahun 1950-1959, muncul doktrin demokrasi terpimpin, kebebasan pers di masa ini juga banyak digunakan untuk memfitnah dan mencaci maki lawan politik.

2.Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin dimulai pada tahun 1959-1965. Masa ini juga masih menjadi masa kelam perkembangan pers di Indonesia. Pada tahun 1960 penerbit bukan hanya wajib mengeluarkan Surat Izin Terbit (SIT), tetapi penerbit juga wajib untuk mengeluarkan Surat Izin Cetak (SIC) dan juga untuk mendapatkan surat izin terbit, penerbit harus menyetujui pernyataan bahwa penerbit mendukung Manipol-Usdek dan akan mematuhi pedoman dari penguasa.Hal ini ditujukan untuk menekan pemerintah dan memonopoli sumber surat kabar agar hanya bersumber dari PKI saja. Pada masa ini juga diterbitkan penerbitan pedoman surat kabar, diantaranya:

1)Surat kabar dan majalah wajib menjadi alat penyabaran manifesto politik yang telah menjadi halauan negara untuk memberantas, kolonialisme, liberalisme dan federalis.

2)Surat kabar dan majalah wajib menjadi pendukung dan pembela manifesto politik yang menjadi haluan negara dalam pemerintahan.

3)Surat kabar dan majalah wajib menjadi pembela dan alat pelaksanan dari politik bebas dan aktif serta tidak mejadi membela atau alat dari pada antar blok