pada akhir masa persidangan pertama, ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. panitia kecil beranggotakan 8 orang dibawa pimpinan Ir. Soekarno, dengan anggota terdiri atas ki bagoes hadikoesoemo, kyai haji Wachid Hasjim, Mr. Muhammad yamin, sutardjo kartohadikoesoemo, A. A Maramis, Otto iskandarinata, dan Drs. Muhammad Hatta.

panitia kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia merdeka usul-usul yang telah dikumpulkan dimasukkan dalam beberapa golongan yaitu:

(1) golongan usul yang diminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya; (2) golongan usul yang mengenai dasar; (3) golongan usul yang mengenai usul unifikasi dan federasi; (4) golongan usul yang mengenai bentuk negara dan kepala negara; (5) golongan usul yang mengenai warga negara; (6) golongan usul yang mengenai daerah; (7) golongan usul yang mengenai soal agama dan negara; (8) golongan usul yang mengenai pembelaan, dan (9) golongan usul yang mengenai soal keuangan. ( Risalah sidang BPUPKI dan PPKI )

sesudah sidang Chuo Sangi In, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Djawa hookokai. pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia yang terdiri atas anggota-anggota sebagai berikut Ir Soekarno sebagai ketua Muhammad Hatta Muhammad Yamin A Maramis Mr Achmad Soebardjo (golongan kebangsaan), Kyai Haji Wahid Hasjim, Kyai Haji Kahar Moezakir, Haji Agoes Salim, dan R. Abikusno Tjokrosoejoso (golongan islam). panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini dikenal dengan sebutan panitia sembilan bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara.

panitia sembilan mengadakan rapat di rumah kediaman Ir Soekarno di jalan Pegangsaan timur nomor 56 Jakarta selain itu pada tanggal 22 Juni 1945 panitia sembilan telah mencapai suatu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar (undang-undang dasar). rapat berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara terutama soal agama dan negara persetujuan panitia sembilan ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar (undang undang dasar). oleh Ir Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama mukadimah oleh Mr Muhammad Yamin dinamakan piagam Jakarta dan oleh Sukiman wirjosandjojo disebut ” Gentlemen's Agreement ”. (empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara).

setelah rapat yang cukup alot disepakati rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam rancangan hukum dasar naskah ini memiliki banyak persamaan dengan pembukaan UUD 1945 adapun bunyi lengkap naskah mukidah hukum dasar adalah sebagai berikut

” bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesiayang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanandengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.