Jawaban:

Dengan demikian, kebijakan pemerintahan pada masa Daendels adalah membatasi peran kerajaan dalam kehidupan masyarakat, pada masa Raffles menghapuskan sistem feodal dalam kerajaan, dan pada masa van den Bosch para bangsawan dijadikan sebagai pengawas berjalannya tanam paksa.

Pada bidang ekonomi, pada masa Daendels menerapkan kebijakan penyerahan wajib, pada masa Raffles menetapkan kebijakan landrent, dan pada masa van den Bosh menerapkan kebijakan culturstelse.

Penjelasan:

Herman William Daendels merupakan seorang gubernur jendral di Indonesia yang menjabat pada tahun 1808-1811. Beberapa kebijakan-kebijakan Daendels.

1. Dalam bidang politik pemerintahan:

(1) Membagi pulau Jawa menjadi 23 karisidenan.

(2) Kedudukan Bupati sebagai penguasa tradisional daerah diubah menjadi pegawai dibawah pemerintah colonial.

(3) Membagai wilayah Jawa bagian timur menjadi 5 prefektur (setingkat provinsi) yaitu Surabaya, Sumenep, Rembang, Pasuruan, Gresik.

2. Dalam bidang sosial ekonomi:

(1) Mengharuskan rakyat pribumi untuk melaksanakan penyerahan wajib atas hasil pertaniannya.

(2) Menjual tanah-tanah Indonesia kepada pihak swasta.

(3) Memungut pajak kepada rakyat pribumi.

Sir Thomas Stamford Bingley Raffles merupakan Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda yang terbesar. Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur Jawa pada tahun 1811. Beberapa kebijakan yang ditetapkan Raffles adalah:

1. Pada bidang politik:

(1) Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan (berlangsung hingga 1964), yang dibagi lagi menjadi beberapa distrik.

(2) Mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak Barat. Sistem pemerintahan feodal oleh Raffles dianggap dapat mematikan usaha-usaha rakyat.

(3) Penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yang diperoleh secara turun-temurun. Mereka kemudian dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung di bawah kekuasaan pemerintah pusat.

2. Pada bidang ekonomi:

(1) Menetapkan sistem sewa tanah (landrent system).

(2) Pajak dibayarkan kepada kolektor yang dibantu oleh kepala desa tanpa melalui bupati.

(3) Mengadakan monopoli garam dan minuman keras.

Johannes graaf van den Bosch adalah Gubernur-Jenderal Hindia Belanda yang ke-43. Ia memerintah antara tahun 1830 – 1834. Beberapa kebijakan yang ditetapkan van den Bosh diantaranya adalah:

1. Pada bidang pemerintahan:

(1) Membagi pulau jawa menjadi 9 pemerintahan.

(2) Menyelesaikan masalah keuangan di Indonesia yakni dengan cara mengeluarkan uang kertas.

(3) Meningkatkan berbagai usaha dalam pemasukan uang dari hindia belanda untuk mengisi kas belanda.

2. Pada bidang ekonomi:

(1) Menerapkan sistem contingenten yaitu penyerahan sebagian wajib pajak dari hasil bumi kepada pemerintah belanda.

(2) Menerapkan sistem tanam paksa atau culturstelsel.

(3)Menerapkan sistem kerja paksa atau rodi.