Salah satu persoalan yang mengiringi penyelenggaraan kebijakan Otonomi Daerah adalah

Berikut ini adalah pertanyaan dari arum78317 pada mata pelajaran PPKn untuk jenjang Sekolah Menengah Atas

Salah satu persoalan yang mengiringi penyelenggaraan kebijakan Otonomi Daerah adalah maraknya praktek kolusi di dalam pemerintahan. Seiring dengan meningkatnya kewenangan pemerintah daerah di dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, praktek-praktek kolusi di dalam rekrutmen tenaga kerja atau masalah perizinan menjadi bahaya yang mengancam keberlangsungan otnomi daerah. Dalam kehidupan sehari-hari praktek kolusi ini seakan menjadi rahasia umum, sehingga muncullah adagium bahwa selain prestasi, ada hal lain yang menentukan kesuksesan seseorang yaitu koneksi. Rekrutmen PNS, lelang tender, perizinan, adalah contoh tiga hal yang rawan dijangkiti oleh praktek kolusi di tingkat pemerintahan daerah. Maraknya praktek kolusi, merupakan bukti pelanggaran atas prinsip-prinsip di dalam good governance. Prinsip good governance apa sajakah yang dilanggar di dalam kasus terjadinya praktek kolusi tersebut? Jelaskan jawaban Anda dengan argumentasi yang memadai.​

Jawaban dan Penjelasan

Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.

Kasus KOLUSI di atas menurut saya melanggar prinsip good governance yakni:

  1. Prinsip akuntabilitas.
  2. Prinsip bersesuaian dengan aturan hukum.
  3. Prinsip transparansi.

Pembahasan

Adagium yang disampaikan dalam soal yakni "Selain prestasi, hal lain yang menentukan kesuksesan adalah koneksi" semakin hari semakin menunjukkan kebenaran terutama jika berkaitan dengan sistem pemerintahan. Kolusi jadi praktik yang umum dijumpai dan seringnya dipandang sebagai sebuah kelaziman padahal jelas-jelas tindakan ini selain melanggar nilai moral juga bertentangan dengan hukum. Jika dikaitkan dengan prinsip Good Governance, tindakan kolusi ini menciderai prinsip akuntabilitas, prinsip bersesuaian dengan hukum dan prinsip transparansi.

Good Governance menghendaki agar pemangku kekuasaan dan mereka yang bekerja di pemerintahan menerapkan prindip akuntabilitas, transparansi, juga prinsip keterbukaan. Selain itu, good governance juga harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum sehinggaapa yang jadi tujuan serta prinsip pelaksanaannya bisa tercapai. Sayangnya, kenyataan tak berkata demikian sebab pemangku kekuasaan dan para pekerja yang membidangi urusan pemerintahan justru menjadi pihak yang terus melanggengkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk kolusi dan nepotisme bahkan seringnya dianggap sebagai sebuah kelaziman.

Pelajari Lebih Lanjut

  1. Materi tentang Apa saja yang dapat dilakukan sebagai warga negara untuk mewujudkan good governance​ yomemimo.com/tugas/34810988
  2. Materi tentang Good governance diartikan pemerintah yang bercirikan pemerintahan yang baik yomemimo.com/tugas/19621810
  3. Materi tentang kaitan good governance dengan pembangunan nasional suatu negara yomemimo.com/tugas/25549994

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Detail Jawaban

Kelas      : SMA

Mapel    : PPKN

Bab        : Sistem Pemerintahan di Indonesia

Kode      : -

#AyoBelajar

#SPJ2

Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh Ririnmaghfirah dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.

Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact

Last Update: Sun, 12 Feb 23