Jawaban:

Berikut ini adalah sumber hukum internasional :

•Perjanjian internasional yang di dalamnya terdapat ketentuan hukum yang telah diakui secara tegas oleh negara yang bersengketa.

•Kebiasaan internasional sebagai bukti atas suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum.

•Prinsip hukum umum yang diakui sebagai landasan hukum di seluruh dunia.

•Keputusan pengadilan dapat berupa keputusan yang tidak berdasarkan pada pelaksanaan hukum positif, tetapi berdasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran.

•Ajaran para ahli/sarjana yang sering kali dikutip untuk memperkuat argumen mengenai kebenaran dari suatu norma hukum.

Pendahuluan

Sumber hukum dapat diartikan secara formal dan material. Secara formal, sumber hukum sumber hukum berarti sumber yang memuat ketentuan­ hukum secara formal yang dapat diterapkan sebagai kaidah dalam suatu persoalan yang konkrit. Sedangkan secara material, sumber hukum berarti sumber isi hukum atau dasar berlakunya hukum dan atau tempat di mana kaidah-kaidah hukum itu diciptakan.

Sumber hukum internasional ialah berbagai materi, kebiasaan, atau asas yang di dalamnya terdapat aturan-aturan hukum internasional. Sumber hukum internasional terdapat pada Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional yang akan kita jelaskan pada pembahasan berikut.

Pembahasan

Menurut Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional, sumber hukum dibagi menjadi 5 hal, sbb :

Perjanjian internasional yang di dalamnya terdapat ketentuan hukum yang telah diakui secara tegas oleh negara yang bersengketa. Contohnya Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik pada 1969.

Kebiasaan internasional sebagai bukti atas suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum. Contohnya kebiasaan memberi sambutan kehormatan kepada tamu negara lain dengan tembakan meriam.

Prinsip hukum umum yang diakui sebagai landasan hukum di seluruh dunia. Contohnya prinsip Yurisprudensi Domestic dan prinsip Resiprositas.

Keputusan pengadilan dapat berupa keputusan yang tidak berdasarkan pada pelaksanaan hukum positif, tetapi berdasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran.

Ajaran para ahli/sarjana yang sering kali dikutip untuk memperkuat argumen mengenai kebenaran dari suatu norma hukum.