a. Alasan UU No. 10 Tahun 2004, Ketetapan MPR tidak dicantumkansebagai salah satu sumber hukum karenaTAP MPR tetap diakui sebagai sebuah produk hukum yang berlaku sepanjang tidak digantikan dengan Undang-undang formal yang ditentukan sebelumnya.

b. Konsekuensi hukum saat Ketetapan MPR menjadi salah satu sumber hukum sebagaimanamenurut UU No. 12 Tahun 2011 adalah posisi hukum TAP MPR menjadi lebih kuat sehingga bisa menjadi Dasar hukum bagi Norma hukum dibawahnya dan sebagai bahan Uji undang-undang yang ada dibawahnya.

PEMBAHASAN

Hukum adalah Aturan baik tertulis maupun tidak tertulis untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 adalah

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
• Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
• Peraturan Pemerintah;
• Peraturan Presiden;
• Peraturan Daerah Provinsi; dan
• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Meskipun TAP MPR pada UU No. 10 Tahun 2004 tidak dicantumkan sebagai salah satu sumber hukum, Ia masih menjadi sumber hukum selama peraturan tersebut belum diubah.

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut TAP MPR pada UU No. 10 Tahun 2004 yomemimo.com/tugas/8605788

#Pelajari lebih lanjut#SPJ1