Proses pembukaan rahasia bankuntuk kepentingan tindak pidanapencucian uangadalah dengan melakukanpengecualian terhadap nasabah yang menyimpang. Hal ini dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pembahasan

Permintaan keterangan tentang tindak pidana pencucian uangharus diajukansecara tertulis dengan menyebutkan secara jelas hal-hal sebagai berikut.

1. Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim.

2. Identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa.

3. Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan.

4. Tempat Harta Kekayaan berada.

Sementara itu Pasal 33 ayat (4) menentukan surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh orang-orang berikut.

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik.

2. Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum.

3. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Tim yang merancang Undang-Undang No. 15 Tahun 2002tentangTindak Pidana Pencucian Uangsebagaimana kemudian telah diubah denganUndang-Undang No. 25 Tahun 2003, telah memberikan pengecualian kepada penyidik, penuntut umum , dan hakim untuk memperoleh keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannyadengan caramenyimpangdari ketentuanrahasia bank yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yomemimo.com/tugas/50800334

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1