a.Berdasarkan PP Nomer 35 Tahun 2021dapat diproses karena seharusnya A mendapatkan kompensasi sebesar masa kerja dikasi 1 bulan upah saat kontrak berakhir. Karena pekerjaan outsourcing sesuai dengan PKWT.

b. A dapat ke Pengadilan Hubungan Industrial karena pada bagian ini yang menurus segala perselisihan tentang kerja baik mengenai PHK maupun hak kewajiban lain.

Pembahasan:

Peraturan yang mengatur tentang pegawai outsourcing adalah PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Paruh Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya (Outsourcing), Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Karyawan outsourcing adalah karyawan kontrak yang bekerja dari perusahaan outsourcing atau vendor kemudian mereka bekerja di perusahaan lain sebagai pelaku pekerja di perusahaan tersebut meski statusnya bukan sebagai pegawai tetap perusahaan tersebut. Hak kepastian hukum, kepastian hukum pekerja outsourcing dapat dilihat di Peraturan Menteri No 19 tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.Beberapa hak umum yang dijamin UU Ketenagakerjaan yang juga berlaku bagi karyawan outsourcing adalah sebagai berikut :

1. Hak non-diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
2. Hak memperoleh perlakuan yang sama di tempat kerja.
3. Hak memperoleh pengakuan kompetensi kerja.
4. Hak menunaikan ibadah.
5. Hak tidak bekerja saat haid bagi wanita.
6. Hak cuti hamil bagi wanita dan hal lainnya yang tercatat dalam UU Ketenagakerjaan.

Pesangon untuk karyawan outsourcing bila perjanjian kerja waktu tertentu (PKWTT) permanen atau dianggap sudah memenuhi syarat PKWTT.

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut tentang pekerja outsourcing, pada yomemimo.com/tugas/10112918

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1