1. ACEH UTARA - Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib dinilai telah melakukan perbuatan melawanhukum, yakni dengan telah memberikan izin kepada salah seorang komisioner Komisi Independen
Pemilihan (KIP) Aceh Utara yang berstatus sebagai PNS. Pasalnya izin atau rekomendasi berhenti
sementara ditanda tangani usai dirinya melantik komisioner tersebut.
“Ini bisa dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige
Overheidsdaad). Hal ini tertera dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sebab bupati
dinilai telah melanggar aturan dengan memberikan izin di luar aturan yang berlaku,”ungkap Direktur
LSM Rincong Aceh, Zainal Abidin Badar, Selasa (7/8).
Ia menjelaskan pada Pasal 1365 KUHPer berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa
kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut. Ada lima unsur yang terpenuhi dari kebijakan yang dilakukan Bupati Aceh
Utara. Yakni adanya perbuatan, perbuatan itu melawan hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan,
adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.
“Kalau kami lihat dari pasal tersebut sudah jelas, yakni perbuatannya adalah telah menandatangi usulan
izin dari PNS yang menjadi komisioner KIP. Kenapa penandatanganan dilakukan setelah pelantikan,
selain itu sesuai aturan KPU, izin harus dari awal saat si PNS mendaftar sebagai calon,” tegas Jimbron
panggilan akrabnya.
Selanjutnya, ada pihak yang dirugikan atas perbuatannya tersebut, serta sudah mengetahui kalau
bawahannya tanpa izin tetap melakukan pelantikan. Termasuk adanya hubungan sebab akibat dari
perbuatan yang dilakukan oleh Bupati Aceh Utara.
“Kami menilai kalau perbuatan yang dilakukan Bupati Aceh Utara adalah perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh penguasa. Sebab dirinya sudah mengetahui kalau bawahannya itu belum
mengantongi izin. Apalagi selama mengikuti proses seleksi, dirinya dapat dikatakan melanggar disiplin
dengan tidak masuk kerja,” ungkap Dosen Unimal itu.
Bukan itu saja, selain aturan KPU, bupati juga harus melihat aturan lain apa ada yang dilanggar sebelum
melakukan hal tersebut. Baik itu aturan yang mengatur tentang ASN dan lainnya termasuk masa kerja
dari PNS yang menjadi komisoner tersebut.
"Dengan pelantikan tersebut, bupati telah memberikan ruang proses seleksi secara tidak fair dan adil,
serta memberikan contoh yang tidak baik bagi para birokrat di Aceh Utara untuk tidak taat dan patuh
dengan hukum," ujarnya. Seharusnya sebagai Kepala Daerah/Pemerintahan Bupati dalam menjalankan
roda pemerintahan harus taat dan patuh menjalankan kebijakan good government dan clean
governance.
Salinan ini telah tayang di
Berdasarkan artikel diatas menurut analisis saudara berikan penjelasan atas kasus tersebut berdasar
ketentuan Pasal 1365 KUHPER!