Untuk mencapai kemakmuran, setiap negara memiliki program kegiatan yang tidak hanya dibidang ekonomi saja, tetapi mencakup bidang politik, sosial,hukum,pertahanan negara dan lain-lain. Untuk itu, setiap Negara harus mempunyai anggran untuk membiayai pelaksanaan program-program tersebut. Di Indonesia, anggaran pemerintah pusat dinamakan APBN dan anggran pemerintah daerah dinamakan APBD. Dimana anggaran tersebut digunaklan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Adapun fungsi anggaran pendapatan dan belanja Negara meliputi :

• Fungsi alokasi. Didalam APBN, dijelaskan sumber pendapatan dan pendistribusiannya. Pendapatan yang paling besar bagi pemerintah berasal dari pajak. Penghasilan dari pajak yang diterima dapat dialokasikan ke berbagai sektor pembangunan. Dengan pedoman APBN, pendapatan yang bersumber dari pajak dapat digunakan untuk membangun sarana umum, seperti jembatan, jalan, taman umum, dan pengeluaran lainnya yang bersifat umum.
• Fungsi distribusi. Pajak yang ditarik dari masyarakat dan masuk menjadi pendapatan dalam APBN tidak selalu harus didistribusikan untuk kepentingan umum, melainkan dapat pula distribusikan dalam bentuk dana subsidi dan dana pensiun. Pengeluaran pemerintah semacam ini disebut transfer payment. Transfer payment dapat membatalkan pembiayaan ke salah satu sektor, kemudian dipindahkan ke sektor yang lain.
• Fungsi stabilisasi. APBN berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sasaran yang telah ditetapkan akan lebih mudah dicapai. Penetapan APBN sesuai lokasi yang telah ditentukan akan menjaga kestabilan arus uang dan barang sehingga dapat menghindari terjadinya inflasi atau deflasi.

Sedangkan fungsi APBN bagi negara adalah sebagai berikut.

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilitas, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Di samping itu, untuk mengendalikan jalannya perekonomian negara setiap tahun sebab keadaan perekonomian negara sering terjadi pasang surut, kadang kala terjadi inflasi atau mungkin deflasi.

Semoga membantu, semangat yo!