Pada tahun 2020-2021 pemerintah menetapkan Program Pemulihan Ekonomo Nasional (PEN). Dalam program tersebut fungsi fiskal yang dilakukan pemerintah adalah

Sektor Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

• Memberikan hibah ke daerah pariwisatan dan diskon tiket oleh Kementerian/Lembaga.
• Pemberian dana insentif daerah untuk pemulihan ekonomi.
• Memberikan fasiltas pinjaman daerah.

Insentif usaha

• PPh 21 ditanggung oleh pemerintah
• Pembebasan PPh 22 Impor
• Penurunan tarif pajak penghasilan
• Pengembalian pendahuluan PPN

Pembahasan

Fungsi fiskal adalah upaya pengelolaan atau kebijakan anggaran penerimaan dan belanja negara untuk dialokasikan kepada sektor riil demi mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi suatu negara.

Manajemen anggaran adalah upaya rencana pengelolaan keuangan sebuah organisasi, kelompok atau pemerintah yang akan digunakan untuk waktu yang akan datang. Biasanya manajemen anggaran dibuat untuk satu tahun berikutnya. Hal ini terlihat dari kegiatan pemerintah merancang RAPBN.

3 karakteristik akuntansi pemerintah:

• Laporan keuangan yang dibuat berorientasi pada pelayanan publik, sehingga tidak memiliki laporan laba-rugi.
• Bersifat kaku dan bergantung pada peraturan undang-undang yang berlaku.
• Tidak membutuhkan perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca.

3 jenis pengawasan adalah:

• Pengawasan eksternal dan internal. Pengawasan digantungkan pada subjek yang melakukan pengawasan yakni dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi.
• Pengawasan preventif, represif dan umum. Pengawasan yang dilakukan berdasarkan waktunya, yakni sebelum pelaksanaan, setelah pelaksanaan dan pengawasan untuk seluruh kegiatan.
• Pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan yang dilakukan sesuai dengan lokasinya yaitu langsung ditempat untuk pemeriksaan fisik dan tidak langsung atau jarak jauh.

Standar pemeriksaan keuanganyaitu pemeriksaan dilakukan sesuai denganetika. Lembaga pemeriksa juga wajib menjaga independensi, integritas dan profesionalisme. Kemudian lembaga pemeriksa harus membuat rancangan pemeriksaan untuk menguji ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatutan. Kemudian dalam pemeriksaan perlu ada komunikasi yang efektif dan efisien, dokumentasi pemeriksaan dan menggunakan pedoman SPAP yang ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntan publik.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang macam-macam kebijakan fiskal yomemimo.com/tugas/4793955

#BelajarBersamaBrainly

#SPJ1