3. KPK Harus Mampu Jaga Pemerintahan yang Sah mediaindonesia.com Anggota

Berikut ini adalah pertanyaan dari feducoma66 pada mata pelajaran Ekonomi untuk jenjang Sekolah Menengah Atas

3. KPK Harus Mampu Jaga Pemerintahan yang Sahmediaindonesia.com
Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menjelaskan, di masa pandemi Covid-19 saat ini semua pihak
dipaksa mengalah dan menutup mata dengan alasan ada keadaan kedaruratan kesehatan. Oleh sebab
itu, ia mendesak Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencermati lebih serius terkait
'korupsi kebijakan', mulai dari bagaimana prosedur, mekanisme, tata cara, due process of law suatu
kebijakan diambil. Menurut Arteria, saat ini semua pihak berharap besar pada KPK dan sekaligus,
momentum terbaik KPK di dalam mengimplementasikan konsep pencegahan korupsi, khususnya dalam
upaya besar bangsa di dalam menghadapi bencana non-alam yang luar biasa. Maka dari itu Arteria
mendesak KPK, dengan fungsi yang dimilikinya, agar mampu menjaga pemerintahan yang sah dalam
hal politik anggaran di masa darurat pandemi Covid-19. "KPK harus mampu menjaga pemerintahan
yang sah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Jangan sampai beliau tersandera, jangan sampai
ada design besar untuk mengkooptasi kekuasaan pemerintah yang berkuasa," tandas Arteria saat Rapat
Kerja Komisi III dengan dengan Pimpinan KPK, di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II,
Senayan, Jakarta, Rabu (29/4/2020). Ia memberikan catatan penting, bagaimana kewenangan lembagalembaga negara, termasuk Lembaga Kepresidenan pun harus dijaga, Presiden harus tetap diposisikan
sebagai Kepala Negara pemegang kekuasaan tertinggi berdasarkan Undang-Undang. DPR RI harus
diposisikan representasi daulat rakyat dalam konteks keuangan negara dan politik anggaran.

Simpulkan tentang aspek negatif dan positif dalam konsep kekuasaan membangun negara!

Jawaban dan Penjelasan

Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.

Aspek negatif dan positif dalam konsep kekuasaan membangun negara yaitu:

Aspek Negatif

  • kekuasaan yang ada bisa menggunakan jabatan yang dimilikki untuk mementingkan kepentingan dirinya sendiri terlebih dulu daripada kepentingan negara.
  • Kekuasaan yang bergerak bersama namun tidak disertai dengan rasa tanggung jawab kepada publik akan berusaha membungkam opini publik yang tidak sejalan dengan tujuan mereka.
  • Kekuasaan yang mempunyai fungsi dan peran sebagai pengambil keputusan namun tidak memikirkan dampak kedepannya akan membuat rakyat negara sengsara.

Aspek Positif

  • Kekuasaan yang bergerak bersama dengan memikirkan hasil keputusan terhadap dampaknya bagi rakyat akan membuat citra yang baik bagi negara.
  • Kekuasaan yang baik akan langsung bertindak jika terjadi masalah di negaranya dengan memprioritaskan kebutuhan rakyat.
  • Para penguasa negara yang dipilih berdasarkan pengalamannya mengatasi masalah publik akan terus melakukan perbaikan di segala bidang di negaranya sejalan dengan zaman yang terus berkembang.

Pembahasan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut konsep kekuasaan. Berdasarkan pemikiran Montesquieu yang menjelaskan bahwa terdapat 3 pembagian kekuasaan yang dikenal dengan nama Trias Politica.

Montesquieu menerangkan terdapat pemisahan kekuasaan negara yang dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu:

  • Lembaga Legislatif yang bertugas membuat Undang-Undang.
  • Lembaga Eksekutif yang bertugas melaksanakan Undang-Undang.
  • Lembaga Yudikatif yang bertugas mengadili para pelanggar Undang-Undang.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang konsep pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia yomemimo.com/tugas/17179802

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1

Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh nvrhernas dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.

Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact

Last Update: Sun, 14 Aug 22