Perumusan kebijakan publik yang digagas oleh Paul A. Sabatier tidak hanya dilakukan sendirian, namun digagas bersama H.C.Jenkins-Smith dengan nama ‘Advocacy Coalition Approach’. Perumusan kebijakan publik yang demokratis ini merupakan lawan dari Bureaucratic Politics yang lebih teknokratis.

Penjelasan:

Model ini menekankan bahwa sarana yang paling penting dalam memahami perumusan kebijakan di masyarakat industri modern bukan pada peran organisasi pemerintahan, melainkan pada ‘Policy Subsystem‘, yaitu mereka yang berasal dari sejumlah organisasi baik publik maupun swasta yang berkepentingan dan berfikir secara aktif terhadap suatu masalah atau kebijakan.

Sementara itu, aliran kebijakan publik di Indonesia masih menerapkan pola kontinentalis. Akibatnya, sebuah kebijakan dapat full implemented jika kebijakan pelaksananya siap. Misalnya UU No. 23 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Kebijakan ini dilengkapi sekitar 12 PP sebagai penerjemahan kebijakan tersebut, diantaranya tentang standarisasi pendidikan, hak-hak anak didik, dan otonomi pendidikan.

Materi pembahasan tentang kebijakan publik dapat disimak pada link berikut:

yomemimo.com/tugas/1502684

#BelajarBersamaBrainly