Setiap warga negara dijamin hak hidup dan kesejahteraannya oleh negara. Namun di samping itu seorang warga negara juga berkewajiban untuk berusaha memenuhi hasratnya mendapatkan kehidupan sejahtera dengan cara bekerja, baik sebagai tenaga pendukung/pegawai/karyawan maupun seorang wirausaha yang menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang lain. Hal ini juga dimungkinkan sebagai bentuk upaya mengurangi tingkat pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan bersama.

Penjelasan:

Hak diartikan sebagai kesempatan bagi setiap individu untuk mendapatkan, melakukan serta memiliki sesuatu yang diinginkannya yang telah melekat pada dirinya sejak lahir.

Adapun contoh hak yang tercantum dalam UUD 1945 antara lain:

1. Pasal 27 (2) : Hak memiliki pekerjaan dan kehidupan yang layak

2. Pasal 28A : Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya

3. Pasal 28B (1) : Hak berkeluarga dan memiliki anak melalui proses pernikahan yang sah

4. Pasal 28C (2) : Hak untuk ambil alih serta berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat

5. Pasal 28C (1) : Hak untuk ikut ambil alih serta menerima pendidikan  yang layak dan lengkap

6. Pasal 28I (1) : Hak mendapatkan jaminan perlindungan dan dilindungi oleh hukum

7. Pasal 28I (1) : Hak untuk hidup dengan layak, tidak disiksa dan diperbudak serta dalam keadaan bebas dan merdeka sebagai seorang individu.

Sementara seseorang disebut sebagai pengangguran ketika tidak memiliki pekerjaan atau sedang dalam proses mencari pekerjaan. Penggangguran memiliki dampak pada berbagai sektor seperti pendapatan nasional menurun, pendapatan per kapita rendah, minat investasi dan pembentukan modal yang rendah, menjadi sumber utama kemiskinan, serta menurunkan produktivitas tenaga kerja.

Pengangguran berkaitan dengan hak hidup sebagai warga negara dimana dalam pasal 27 ayat 2 dikatakan setiap warga negara dijamin haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Kalimat ini dapat ditafsirkan dua arah dimana masyarakat berkewajiban untuk terus berusaha mendapatkan kehidupan yang dinilai layak dan pemerintah juga berkewajiban untuk mengawasi kegiatan masyarakatnya dalam hal bekerja maupun menciptakan pekerjaan. Bentuk pengawasan dari pemerintah dapat berupa penyusunan peraturan/undang-undang terkait.

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut materi tentang Jenis-Jenis Pengangguran pada yomemimo.com/tugas/88177

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1