Jawaban:

Pada 3 Oktober 2018, DPR RI telah menyampaikan Rancangan Undang- Undang tentang Badan Usaha Milik Negara kepada Presiden Joko Widodo. Penyampaian tersebut sebagai awal dari langkah berikutnya, yaitu untuk dibicarakan bersama-sama dengan Presiden untuk kemudian dapat menghasilkan persetujuan bersama.

RUU ini masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2018 yang berarti 60 hari sesudah diterimanya rancangan tersebut, Presiden sudah harus menunjuk menteri yang menangani pembahasan itu lebih lanjut bersama DPR.

Penjelasan:

udh