1. Soal no. 1, 2, 3 dan 4 dalam Tugas 1 ini akan membahas mengenai satu contoh kebijakan publik, yaituUU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dalam penjelasan UU No. 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa:
Undang-Undang ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan
masyarakat.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian
perencanaan, yaitu:
1) politik;
2) teknokratik;
3) partisipatif;
4) atas-bawah (top-down); dan
5) bawah-atas (bottom-up).
Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan
rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan
yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan
adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada
saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.
Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan
kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang
berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan
aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang
pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah
yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.
Pertanyaan:
Dengan berdasar pada teori, kemukakan bagaimana kepentingan publik dapat diterapkan dalam
kebijakan perencanaan pembangunan nasional?
2. Dengan berdasar pada teori, kemukakan apa saja tipologi kebijakan yang diterapkan pada UU No. 25
Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut?
3. Lakukan analisis dengan berdasar pada teori, apa model/pendekatan kebijakan publik yang diterapkan
dalam setiap pendekatan dalam perencanaan pembangunan nasional di Indonesia ?

ADPU4410-2
2 dari 2
4. Selanjutnya dalam penjelasan UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dinyatakan bahwa:
Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:
1. Penyusunan rencana;
Terdiri atas: 1) penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh,
dan terukur. 2) masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan
berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. 3) melibatkan
masyarakat (stakeholders) dan penyelarasan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang
dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
4) penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
2. Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk
melaksanakannya.
3. Pengendalian pelaksanaan rencana;
Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4. Evaluasi pelaksanaan rencana.
Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun
Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan
atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya
Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu
siklus perencanaan yang utuh.
Pertanyaan:
Lakukan analisis dengan berdasarkan teori proses kebijakan publik.
a. Apa saja tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional di Indonesia yang
menerapkan proses teknokratis? dan bagaimanakah karakteristiknya?
b. Apa saja tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional di Indonesia yang
menerapkan proses demokratis? dan bagaimanakah karakteristiknya?