Berikut ini adalah pertanyaan dari haikalmubasyir4 pada mata pelajaran Ekonomi untuk jenjang Sekolah Menengah Atas
70%.
Bisa dibayangkan, lebih dari 70% kepala daerah di Indonesia baik pemerintah tingkat provinsi maupun
kabupaten/kota terjerat korupsi. Bisa jadi mereka melibatkan birokrat di bawahnya dan juga mitra kerjanya.
Para menteri, anggota DPR dan DPRD, bahkan aparat penegak hukum, jaksa, polisi, dan hakim, juga
terseret korupsi.
Salah satu lembaga yang paling rendah mendapat kepercayaan publik adalah DPR. Hasil penelitian yang
dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR jauh
lebih rendah dibandingkan lembaga negara lainnya. Hanya sebesar 40%, paling rendah dibandingkan
lembaga lain.
Masyarakat memercayai, DPR adalah sarang kejahatan. Beberapa indikator misalnya pembiasaan
korupsi yang dilakukan oleh anggota DPR, rendahnya tingkat kehadiran dalam rapat dan sidang, gaya
hidup mewah dan hedonis para anggota bahkan istri dan keluarganya, penyalahgunaan wewenang, dan
karakter buruk lainnya.
Pelanggaran etika yang dilakukan para anggota DPR RI membuat lembaga tersebut terus terdegradasi di
mata publik.
Berdasarkan cuplikan artikel tersebut:
a. Bagaimana perspektif etika pemerintahan dalam membahas persoalan di atas? Silakan dianalisis!
b. Analisislah prinsip-prinsip umum yang dapat dijadikan patokan untuk mengendalikan berbagai praktik
etis pemerintahan, termasuk dalam mengatasi terjadinya pelanggaran etik oleh pejabat publik!
Jawaban dan Penjelasan
Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.
Berikut jawaban soal di atas:
- a. Perspektif etika perintahan jika dikaitkan dengan persoalan di atas bisa dibilang terabaikan sepenuhnya. Etika pemerintahan tidak diindahkan sehingga mereka yang menduduki kursi kekuasaan cenderung menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, korupsi memperkaya diri dan menjalani hidup yang hedon. Ini tentu berbeda jauh dengan predikat mereka yang sesungguhnya adalah pengemban amanat rakyat atau bisa dibilang sebagai pelayan. Tanpa etika pemerintahan yang dijalankan penuh, mereka berakhir sebagai pelaku kejahatan dan lembaganya disebut sebagai sarang kejahatan. Ini bermakna bukan hanya degradasi moral yang terjadi namun adanya perlawanan atas filosofi hukum, yurisprudensi praktis serta nilai luhur Pancasila.
- b. Prinsip paling umum yang bisa dijadikan patokan dalam mengendalikan praktik etis pemerintahan ada 3 yakni Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, practical jurisprudence dan philosophy of law. Etika dalam pemerintahan sesungguhnya berada dalam batas nilai agama dan norma hukum. Agama ini berkaitan erat dengan moral seseorang dan pada titik tertentu pelanggaran etika bisa menjurus pada pelanggaran terhadap norma hukum (contohnya korupsi yang berkaitan dengan gaya hidup hedon pejabat dan keluarganya).
Pembahasan
Soal tidak ditujukan bagi siswa melainkan bagi mahasiswa. Soal ini berkaitan dengan politik dan hukum yang membahas mengenai etika pemerintahan. Etika pemerintahan ini adalah salah satu pengontrol perilaku para pemangku kekuasaan yang harus mereka patuhi. Salah catu cakupan etika pemerintahan ini adalah moral utamanya kejujuran.
Pelajari Lebih Lanjut
- Materi tentang rendahnya etika pemerintahan pejabat di Indonesia dan pengaruhnya pada kehidupan berbangsa yomemimo.com/tugas/13391632
#BelajarBersamaBrainly
#SPJ1
Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh varlord dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.
Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact
Last Update: Sun, 29 Jan 23