Jawaban:

Said menjelaskan, yang ia maksud dengan intervensi non-korporasi adalah jabatan politis yang disandang Menteri BUMN, sementara ada aktivitas korporasi yang harus ditangani. Bahkan Said mengatakan, waktu itu direncanakan pejabat tertinggi superholding BUMN adalah seorang direktur utama yang setara dengan menteri, tetapi bukan menteri. “Jadi seperti Jaksa Agung atau Panglima TNI. Dan, satu-satunya negara yang memiliki Menteri BUMN hanya Indonesia. China, Rusia enggak punya. Mereka tidak mau mencampur-aduk antara birokrasi dengan korporasi,” ujar Said. Saat ini, seiring dengan mulai dibentuknya berbagai macam holding BUMN, Said melihat pemerintah Jokowi serius untuk memisahkan kedua hal tersebut. “Itu langkah bagus, kalau dulu setengah-setengah hati,” ucap Said. Dia berpesan, ke depan setelah semua holding BUMN terbentuk, tidak ada lagi intervensi-intervensi non-korporasi dari oknum-oknum politisi.

Penjelasan: