Penjelasan:

I. Latar Belakang dan Tujuan

Reformasi pengaturan Sistem Pembayaran (SP) sebagai bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 bertujuan untuk mencari titik keseimbangan antara upaya optimalisasi peluang inovasi digital untuk menciptakan SP yang cepat, mudah, murah, aman dan andal, dengan tetap memperhatikan stabilitas, perluasan akses, perlindungan konsumen, praktik bisnis yang sehat, dan penerapan best practices.

Kebijakan untuk melakukan reformasi pengaturan SP telah diawali dengan penerbitan PBI No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (PBI SP) yang perlu ditindaklanjuti antara lain dengan penerbitan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PBI PJP) untuk memastikan efektivitas implementasi PBI SP serta mengakomodir kebutuhan pengaturan berdasarkan perkembangan inovasi dan model bisnis dan penyesuaian ketentuan SP existing.

Pengaturan dalam PBI PJP ini merespon perkembangan aktivitas penyediaan jasa SP antara lain mencakup penguatan fungsi pengaturan akses ke industri, penyelenggaraan, pengakhiran penyelenggaraan, pemrosesan data dan/atau informasi, serta pengawasan