Penjelasan:

1. Pengaruh anggaran bagi desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan adanya dana desa itu, perangkat desa dapat membentuk unit-unit ekonomi atau melakukan pembangunan di segala bidang sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja di desa, dengan demikian maka masyarakat dapat hidup lebih sejahtera

2. Cara yang efektif adalah

Didampingi oleh badan pengawas keuangan di daerah tersebut

masyarakat ikut serta dalam pemantauan anggaran desa

anggaran juga akan dikelola oleh badan hukum yang lebih dipercaya

3.

4. Mekanisme penyusunan APBN :

- Persiapan dan penyusunan rencana APBN (RAPBN) yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk nota keuangan negara.

- Presiden menyampaikan RAPBN kepada DPR.

DPR perlu menyetujui RAPBN melalui sidang paripurna. Adapun sidang dilakukan oleh DPR bersama lembaga teknis keuangan (kementerian keuangan).

- Bila RAPBN disetujui, statusnya berubah menjadi APBN. Namun, jika RAPBN ditolak, pemerintah harus melaksanakan APBN pada tahun sebelumnya tanpa adanya perubahan.

- Saat APBN sudah disetujui, dokumen pelaksanaan APBN harus disahkan oleh menteri keuangan sekaligus diperkuat dengan keputusan presiden tentang pelaksanaan APBN.

- Selanjutnya, pelaksanaan APBN akan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pengawasan nantinya dilaporkan kepada DPR.

- Tahapan terakhir adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Biasanya, tahap ini dilakukan saat waktu pelaksanaan APBN dalam satu tahun sudah selesai.

Mekanisme penyusunan APBD :

- Pemerintah daerah melakukan pengajuan permohonan Rancangan APBD (RAPBD) kepada DPRD yang dibarengi dengan serangkaian dokumen danpenjelasan pendukung. Umumnya, rancangan ini akan diajukan pada bulan Oktober untuk menjadi APBD di tahun selanjutnya.

- DPR akan melakukan analisis RAPBD lalu mengambil keputusan apakah menyetujui atau tidak terkait rancangan tersebut. Pengambilan keputusan oleh DPRD dilakukan paling lambat sebulan sebelum tahun anggaran pemerintah daerah dilakukan.

- Jika RAPBD disetujui oleh DPRD maka akan diaplikasikan menjadi APBD melalui peraturan daerah. Namun, bila RAPBD tidak disetujui DPRD, pemerintah daerah dapat memakai APBD setinggi-tingginya sejumlah angka APBD di tahun sebelumnya.

- Pelaksanaan APBD yang sudah disetujui dengan peraturan daerah, kemudian ditulis di dalam keputusan gubernur/walikota/bupati.

5. Tujuan utama dari program padat karya adalah untuk membuka lapangan kerja bagi keluarga-keluarga miskin atau kurang mampu yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap. Proyek padat karya merupakan program pemerintah melalui bappenas untuk memberi lapangan kerja terutama yang kehilangan pekerjaan pada masa sulit. Menurut saya pengembangan industri padat karya sangat tepat karena pada saat ini di Indonesia banyak melimpahnya sember daya manusia yang tidak berketrampilan. Sehingga dapat menggurangi angka pengangguran. Salah satu contoh bentuk dari pekerjaan padat karya adalah pekerjaan kontruksi seperti perbaikan jalan, saluran, dan sebagainya. Yang selama ini jarang atau tidak mungkin dimasuki oleh pekerjaan perempuan. Masalah yang dihadapi dalam program kerja padat karya adalah faktor upah yang ideal bagi seorang pekerja. Dalam mendorong pembangunan pemerintah harus lebih mementingkan proyek-proyek padat karya agar kegiatan tersebut dapat mendorong kepentingan golongan ekonomi rendah. Program penciptaan kerja padat karya cendrung menguntungkan pekerja pria ketimbang perempuan.