Dalam banyak yurisdiksi, prinsip kerahasiaan data nasabah diatur oleh undang-undang privasi dan peraturan perbankan yang berlaku. Beberapa dasar hukum yang umum digunakan untuk melindungi kerahasiaan data nasabah di sejumlah negara adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi: Banyak negara memiliki undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa. Undang-undang semacam ini menetapkan prinsip-prinsip dan persyaratan yang harus dipatuhi oleh organisasi yang mengumpulkan dan memproses data pribadi, termasuk bank.

2. Undang-Undang Perbankan: Setiap negara memiliki undang-undang perbankan yang mengatur kegiatan perbankan dan memberikan kerangka kerja untuk menjaga kerahasiaan data nasabah. Undang-undang semacam ini seringkali menetapkan kewajiban bagi bank untuk melindungi informasi pribadi nasabah dan mengatur ketentuan tentang penggunaan, penyimpanan, dan pengungkapan data tersebut.

3. Persetujuan Nasabah: Sebagian besar bank meminta nasabah untuk memberikan persetujuan mereka sebelum mengumpulkan, menggunakan, atau mengungkapkan data pribadi mereka. Persetujuan ini biasanya diatur melalui perjanjian atau kebijakan privasi yang diakui oleh nasabah saat membuka rekening atau menggunakan layanan perbankan.

4. Keamanan dan Pengamanan Data: Bank diharuskan untuk mengimplementasikan langkah-langkah keamanan teknis dan organisasi yang memadai untuk melindungi data nasabah. Ini mencakup penggunaan enkripsi, sistem pengamanan yang kuat, pengendalian akses yang ketat, dan pelatihan staf yang berkaitan dengan perlindungan data.

Namun, penting untuk dicatat bahwa ketentuan dan persyaratan hukum mengenai kerahasiaan data nasabah dapat berbeda di setiap negara.