Masyarakat pesisir dan desa merupakan dua kategori masyarakat yang memiliki kelembagaan yang berbeda-beda, tergantung pada lingkungan dan kondisi yang mereka hadapi. Berikut ini adalah beberapa kelembagaan yang mungkin terdapat di masyarakat pesisir dan desa:

1. Kelembagaan ekonomi: Kelembagaan ekonomi di masyarakat pesisir biasanya terkait dengan kegiatan ekonomi yang terkait dengan laut, seperti nelayan, tambang garam, dan pariwisata. Sementara itu, kelembagaan ekonomi di masyarakat desa biasanya terkait dengan pertanian, peternakan, atau industri kecil.
   
   
2. Kelembagaan sosial: Kelembagaan sosial di masyarakat pesisir dan desa bisa berupa adat istiadat, kebiasaan, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Kelembagaan sosial ini biasanya terkait dengan struktur keluarga, hubungan sosial, dan cara bersikap terhadap orang lain.
   
   
3. Kelembagaan politik: Kelembagaan politik di masyarakat pesisir dan desa biasanya terdiri dari lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur kehidupan bersama, seperti lembaga kepemimpinan, lembaga pengadilan, dan lembaga perwakilan.
   
   
4. Kelembagaan agama: Kelembagaan agama di masyarakat pesisir dan desa biasanya terdiri dari lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti masjid, gereja, atau kuil.
   
   
5. Kelembagaan pendidikan: Kelembagaan pendidikan di masyarakat pesisir dan desa biasanya terdiri dari lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non-formal, seperti sekolah, madrasah, atau pesantren.